“Urusan pengadaan barang dan jasa itu sudah biasa, sudah tau siapa pemainnya dan apa yang dimainkan. Tinggal tunggu waktu saja ketemu KPK,” ujar Johanis.
Tantangan lainnya adalah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang belum memadai, audit IT yang belum optimal, belum terbentuknya ekosistem bebas korupsi di sektor pengadaan.
Baca Juga:
DKI Jakarta Jadikan Jakarta Utara Contoh Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia
Sementara Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik memperkirakan 60% dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan di atas praktik KKN, mulai dari penganggaran, perencanaan, sampai ke tahap pembayaran.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm Jakarta Pusat, Mustajab saat dimintai tanggapan melalui pesan whatsapp, Selasa (4/4) terkait 11 paket pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PT. LRS belum mendapat jawaban. [jp/jup]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
