WahanaNews.co | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membeberkan frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Bogor tertinggi dalam lima tahun terakhir ini.
Bahkan, Kabupaten Bogor jadi penyumbang tertinggi kejadian bencana di Jawa Barat.
Baca Juga:
Upaya Cegah Bendana, Dedi Mulyadi Siapkan Pergub Larangan Alih Fungsi Lahan
“Kita tahu Kabupaten Bogor juga ini tidak hanya tahun ini, bahkan dalam 5 tahun terakhir selalu paling tinggi di Indonesia dengan Kabupaten menyumbang frekuensi kejadian bencana,” ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dikutip dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).
“Jadi ketika kita mengkomulatifkan kejadian bencana di provinsi, maka itu sebenarnya bagian rangkaian dari kejadian-kejadian bencana yang ada di kabupaten kota di situ,” kata Aam sapaan akrabnya.
Aam juga melaporkan bahwa jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan oleh BNPB maka ada lima kabupaten/kota yang menjadi penyumbang tertinggi kejadian bencana.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Jaga Pasokan Pangan dari Luar untuk Cegah Inflasi
“Nah, ini kita juga sebenarnya sudah merekap ulang lagi sebaran kejadian bencana per kabupaten/kota. Ini lima terbesar semuanya di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kecuali Cilacap itu Jawa Tengah, Kabupaten Bandung, dan Majalengka.”
“Inilah yang menyumbang sebenarnya tingginya kejadian bencana di Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh,” papar Aam.
Aam menyebut ketika frekuensi kejadian di sebuah wilayah tinggi maka juga harus melihat pada tekanan pada lingkungannya.
“Jadi, ketika kita memang berbicara, ketika ketika berbicara populasi, tekanan pressure pada lingkungan secara tidak langsung itu ada alih fungsi lahan untuk ekonomi, perumahan dan lain-lain, kemudian mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan,” jelasnya.
Oleh karena itu, BNPB meminta agar hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bogor untuk melihat lagi kondisi kesiapsiagaan lingkungan, masyarakat, tata kota, tata ruang untuk bersiap menghadapi potensi kedaruratan bencana.
“Jadi ini benar-benar harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk melihat lagi kondisi lingkungan kondisi kesiapsiagaan, masyarakat, tata kota, tata ruang, dan kesiapan alat perangkat dan personel dalam menghadapi potensi kedaruratan,” tutup Aam. [eta]
