WahanaNews.co | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, mencopot Bambang Pardede dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut karena kinerjanya yang buruk terutama dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp2,7 triliun.
Bambang dicopot dari jabatannya pada 17 Mei lalu, pada hari yang sama saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Baca Juga:
Zulkifli Hasan Dukung Bobby Nasution Jadi Gubernur Sumut
"Memang tuntutan tugas begitu berat, dan beliau, katakanlah beliau masalah kinerja, sehingga beliau meletakkan jabatannya," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/05/23).
Edy meminta agar pencopotan Kadis PUPR Sumut tak perlu dipolitisasi, karena menurutnya itu adalah hal lumrah berdasarkan kinerja.
"Tak usah terlalu dipolitisir ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Edy.
Baca Juga:
DPRA Surati Kemendagri Terkait 4 Pulau Aceh Singkil yang Dicaplok Sumut
Edy Rahmayadi mengaku memberikan target kerja terutama untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sumut. Target kerja itu, tegasnya, harus tercapai dengan baik demi menyejahterakan rakyat.
"Ada kontrak kerja untuk OPD di Sumut. Ada target kerja untuk OPD di Sumut dalam rangka menyejahterakan rakyatnya dan dia teken sebelum pelantikan. Tapi beliau memang mungkin ada kesulitan,"kata eks Pangkostrad tersebut.
Edy menambahkan nantinya akan dibuka lelang jabatan Kadis PUPUR Sumut untuk menggantikan posisi Bambang.
"Kalau sudah untuk eselon 2 itu ada open bidding, nanti dibentuk tim. Nanti pasti ribut lagi. Yang tak lulus biasanya ribut. Supaya tak ribut, kalau takut tak lulus jangan ikut tes. Yang berani ikut bertanding dan tes pastikan anda mampu," kata dia.
Kadis PUPR Dicopot Saat Kunker Jokowi
Bambang dicopot bersamaan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang mengecek infrastruktur di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5).
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengakui Bambang dicopot bersamaan dengan kunker Jokowi tersebut.
"17 Mei 2023 sore SK itu diserahkan ke Bambang melalui sekretaris. Untuk sementara Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut," kata dia.
Safrudin menjelaskan Bambang dicopot dari jabatannya karena kinerjanya buruk di proyek infrastruktur jalan senilai Rp2,7 triliun yang dikerjakan saat ini.
"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaikinya kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," tutur Safruddin.
Diketahui, anggaran sebesar Rp2,7 triliun dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Proyek tersebut dimulai tahun 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada tahun 2023.[sdy/CNN]
