Sementara itu, Waketum MPN PP, Ahmad Ali berharap, di pengurusan MPW PP Riau yang baru agar bisa menjaga harapan dari kader-kader PP.
"Tentunya dengan terpilihnya kepengurusan baru harus mampu menerjemahkan peraturan organisasi. Ke depannya kita berharap PP sebagai Ormas mempunyai cara padang dan pengelolaan yang berbeda," ucap Ahmad.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
Ia juga berharap kantor-kantor PP yang ada di Riau harus bisa digunakan untuk pelayanan publik.
"Tidak bisa lagi kantor PP hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya mengurus demi kepentingan dirinya sendiri. Tapi kantor PP harus berubah, perubahan pelayanan, mindset organisasi harus kita ubah, tidak lagi kantor PP menjadi tempat sakral," imbuhnya.
Lanjutnya, kantor PP bisa digunakan sebagai sentra pelayanan publik seperti tempat pengajian dan sunatan masal untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Karena katanya, sejatinya organsiasi PP itu harus bisa menjadi harapan seluruh masyarakat.
"Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kemudian kita sekian puluh tahun menjadikan kantor PP tempat sakral maka kemudian kita harus mampu mentransformasikan diri kita dengan kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Katanya lagi, baik buruknya PP di Riau ada di pundak Anto Rachman. Ketua MPW, katanya juga harus menandatangi pakta integritas bahwa ketika 6 bulan tidak bisa menjaga amanat maka harus mengundurkan diri secara otomatis.
