Lebih lanjut Ferdi Burah menjelaskan, salah satu syarat penggunaan anggaran di bidang pertanian untuk pengadaan benih adalah harus berlabel atau benih bersertifikat.
Untuk itu sejak tahun 2021 pihaknya sudah berproses untuk mengembangkan tiga (3) jenis varietas jahe berlabel di Kabupaten Ngada.
Baca Juga:
Ditutup Tanpa Persetujuan DPRD, Eks Pasar Inpres Bajawa Kini Jadi Tempat Pembuangan Sampah
Ferdi Burah mengakui bahwa dalam proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga bisa mencapai setahun lebih dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Kita sudah daftar dan sudah keluar tanda daftarnya. Sekarang kita lagi proses untuk pelepasan varietas itu, sehingga kita harapkan tahun depan kita sudah bisa menghasilkan benih sendiri dan faktanya di lapangan kita cukup banyak penangkar. Ada 8 kelompok penangkar benih yang kita bina ,” pungkas Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada ini.
Ferdi menjelaskan, dari kelompok-kelompok binaan tersebut ternyata mampu menghasilkan jahe yang secara struktur tidak berbeda jauh dengan benih yang datang dari luar Kabupaten, namun kelemahannya adalah pihaknya belum bisa menjadikan itu sebagai penangkar karena belum bersertifikat.
Baca Juga:
Ketua Bumdes dan Bumdesma Dipanggil Jaksa, Kadis DPMD Ngada Sebut Bumdes Hanya Menggunakan Traktor Sesuai Perjanjian Kerjasama
Ferdi Burah menambahkan, dari aspek potensi Kabupaten Ngada memiliki lahan yang bisa ditanami jahe seluas kurang lebih 4 sampai 5 ribu hektar yang sebarannya hampir merata kecuali di wilayah pantai selatan dan pantai utara.
Meski demikian Ferdi Burah mengakui bahwa dari sebaran wilayah tersebut yang paling dominan berada di empat kecamatan yakni, Golewa, Golewa Barat, Bajawa dan Bajawa Utara, namun dominasi tersebut tidak menutupi wilayah lain untuk bisa mengembangkan jahe di daerahnya, karena pihaknya tidak bisa membatasi niat masyarakat untuk mengembangkan jahe.
Untuk diketahui bahwa, pengembangan Tanaman Jahe di Kabupaten Ngada mulai gencar dilakukan ketika Pemerintahan Kabupaten Ngada dipimpin oleh Bupati Andreas Paru dan Wakil Bupati Raymundus Bena.
