Rahmat menilai penghargaan-penghargaan yang selama ini diraih belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hanya target-target yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati di saat kampanye ada sebagian yang sudah mulai tergaraf, ada yang belum.
Baca Juga:
Waspada Musim Hujan, PLN UP3 Sumedang Minta Masyarakat Bijak Gunakan Listrik
"Contoh, visi misi yang belum tercapai terkait peningkatan masyarakat diantaranya membuat semacam rumah besar fakir miskin. Di rumah fakir miskin itu ada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumedang."
"Ya supaya memang terjadi penurunan yang signifikan tapi itu hanya di awal-awal saja, gaungnya sudah hampir tidak terdengar lagi Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dengan konsep rumah besar fakir miskin itu," ungkapnya.
Politisi senior PKS ini menilai seolah sekarang Pemkab Sumedang seperti ingin mengejar target penghargaan tersebut. Padahal sebetulnya semua penghargaan yang diperoleh ini tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
KPU Sumedang Gelar Simulasi Pemilu 2024, Siapkan 2.012 TPS untuk Pertarungan Elektoral
"Kita juga paham bahwa itu juga faktornya diantaranya adanya pandemi Covid-19, kita tidak bisa nafikan. Tapi tetap upaya-upaya pemerintah daerah ini belum maksimal untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran."
"Sumedang untuk membuka lapangan-lapangan kerja baru termasuk juga menyalurkan tenaga kerja Sumedang keluar Sumedang itu dinilai masih sangat kecil, baik upaya pemerintah dalam dorongan membuka lapangan kerja di Sumedang sendiri, maupun mendorong bekerja keluar," papar Rahmat.
Oleh karenanya, sebagai anggota DPRD yang fungsinya mengawasi dan mengontrol, mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati bahwa jangan sampai target kerja itu fokus ke arah pencapaian prestasi saja. Karena penghargaan itu efek, sebetulnya adalah bonus dari kerja-kerja yang selama ini dilakukan.
