WahanaNews.co | Seluruh desa di Jawa Barat diharapkan mampu memiliki Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) pada 2023. BUMdes dinilai mampu mendorong percepetan perputaran ekonomi masyarakat di seluruh desa di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar) mengerahkan segala upaya untuk mendorong realisasi pemerintah desa untuk memiliki BUMdes. Salah satu upaya tersebut dibuktikan dengan menargetkan seluruh desa memiliki Bumdes pada 2023.
Ia mengatakan, sudah ada 1.400 BUMdes yang dibentuk sejak 201-2021. Sementara, jumlah desa di Jawa Barat mencapai 5.300 desa.Berarti, kata dia, masih ada 3.900 desa yang belum memiliki BUMDes.
“Targetnya, kita akan kebut selama dua tahun lagi sehingga semua desa punya badan usaha,” kata Kang Emil
Setelah semua desa memiliki BUMDes, lanjut Kang Emil, pihaknya akan membagi beberapa kelompok usaha berdasarkan jumlah perolehan omzet.
“Kami ingin ada lompatan. Misalnya, bikin leveling kalau bintang dua itu di bawah Rp 10 juta dan bintang lima itu omzetnya miliaran. Hal ini dilakukan supaya seluruh BUMDes terdorong untuk mencapai omzet bintang 5,” kata Kang Emil.
Dengan BUMDes, tambahnya, upaya untuk mewujudkan desa sebagai ekonomi masa depan akan semakin dekat. Hal ini juga sejalan dengan slogan bertajuk “Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia”.
“Konsep itu dapat diakselerasi di 2023. Melihat BUMDes maju dengan omzet diatas Rp 1 miliar akan menjadi pilihan masa depan anak-anak muda di Jawa Barat agar dapat memilih desa sebagai pilihan aktivitas ekonomi di masa depan,” papar Kang Emil.
Gandeng BUMN dan BUMD
Tidak hanya mendorong terbentuknya BUMDes di seluruh desa, Pemprov Jabar juga mendorong kolaborasi BUMDes dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Deklarasi Dukungan Bersama yang ditandatangi oleh PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN), Agro Jabar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Bandung, Bank Jabar, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Jawa Barat.
Direktur Utama PT MBN Wiyoto mengatakan, pihaknya memegang peranan sebagai offtaker, aggregator, dan pembina BUMDes.
“Kegiatan tersebut memadukan antara Program Makmur Agrosol Kementerian BUMN dengan project leader-nya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Program Petani Milenial Jawa Barat, dan Program Bumdes,” papar Wiyoto.
Dengan begitu, diharapkan sinergi tersebut dapat menjadi ekosistem bisnis yang lebih kuat, besar, dan saling mendukung, serta menggerakan perekonomian dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
Untuk diketahui, PT MBN merupakan perusahaan yang dibentuk pada 2017. Pemegang saham dari PT MBN terdiri atas Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pemilik saham mayoritas, Danareksa, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PIHC, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) , PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Pertamina Ritel.
MBN memiliki visi menjadi penggerak perekonomian pedesaan yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang berkeadilan.
MBN juga mengemban tiga misi utama, yaitu menjalankan peran sebagai aggregator, melakukan usaha secara profesional, dan bersinergi dengan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk berkualitas, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa.
Saat ini, MBN memiliki 29 entitas anak perusahaan di seluruh Indonesia dan 10 anak perusahaan.
Adapun sejumlah perusahaan MBN yang berada di Jawa Barat adalah Mitra Desa Bersama (MDB) Tempuran Karawang, MBB Sliyeg dan MBI Indramayu, Mitra BUMDes Bersama (MBB) Buah Dua, dan MBB Conggeang Sumedang.
Selanjutnya, Mitra Desa Bersama (MDB) Ligung Majalengka, Mitra Desa (MD) Pamarican Ciamis, MDB Cisuka Tasikmalaya, MDB Intan Garut, dan MBB Warungkondang Cianjur.(bay)
