WahanaNews.co | Gubernur
Lampung Arinal Djunaidi merespons keras pengaduan Mendikbud Nadiem Makarim ke
DPR soal tak dijalankannya sekolah tatap muka di sejumlah wilayah di Lampung.
Arinal bahkan menantang Nadiem secara terbuka.
Tantangan itu disampaikan Arinal dalam wawancara dengan
sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza, Bandar Lampung, Selasa,
(24/8) lalu. Saat itu Arinal dimintai tanggapan soal pernyataan Nadiem meminta
tolong ke DPR untuk mendorong penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di
sejumlah daerah.
Baca Juga:
Bulan Solidaritas Palestina 2024: Ribuan Masyarakat Lampung Berlayar dan Kibarkan Bendera di Selat Sunda
Ada 12 daerah yang dilaporkan Nadiem, yang terbanyak memang
dari Lampung. Kabupaten-kabupaten di Lampung yang dilaporkan Nadiem ke DPR
yaitu Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab
Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji.
Kembali ke wawancara Arinal, Ketua DPD Golkar Lampung itu
tampak emosional menanggapi pertanyaan soal aksi Nadiem di DPR. Dalam potongan
video wawancara yang viral, Arinal bahkan membawa-bawa frase nenek moyang.
"Persoalannya, baru dua hari yang lalu kita 14
kabupaten selesai zona merah, nenek moyang dia dari mana bahwa kabupaten itu
tidak boleh sekolah, sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalau kamu berani,
saya tantang dia!" kata Arinal dalam potongan video yang beredar.
Baca Juga:
Terjebak Penipuan Pajak, Pedagang Sembako Kehilangan Rp298 Juta dalam Sekejap
Potongan video viral itu sama dengan wawancara yang
ditayangkan oleh sejumlah tv berita nasional, seperti Kompas TV dan tvOne.
Penjelasan Pemprov
Lampung soal PTM
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar, bicara
lebih jauh soal penerapan PTM di wilayahnya. Sulpakar mengatakan pihaknya
berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri.
"Terkait pelaksanaan PTM, Provinsi Lampung tetap
berpegang pada SKB 4 Menteri," kata Sulpakar seperti dilansir Antara,
Kamis (26/8/2021) malam.
Sulpakar menyebutkan dalam rangka mempersiapkan PTM,
disebutkan di dalam SKB 4 Menteri Tahun 2021 bahwa salah satu yang diisyaratkan
adalah mempersiapkan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan.
Untuk Provinsi Lampung, kata Sulpakar, saat ini baru
mencapai 50 persen. Oleh karenanya dalam waktu dekat Pemprov Lampung melalui
Dinas Kesehatan, akan melakukan percepatan vaksinasi terhadap tenaga pendidik
dan kependidikan.
"Tetapi apabila kabupaten/kota sudah siap, tentunya
akan kita dorong untuk melakukan PTM terbatas dengan catatan, bagi guru-guru
yang belum divaksin, diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh
(PJJ/daring)," kata Sulpakar.
Ia mengatakan bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya
untuk PTM terbatas, pihaknya juga menyiapkan porsi untuk melakukan PJJ bagi
anak tersebut.
Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengungkap ada
12 daerah yang masih melarang terselenggaranya pembelajaran tatap muka atau
PTM. Padahal, menurut Nadiem daerah tersebut dinilai sudah dapat melakukan
sekolah tatap muka.
"Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah punya
persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak
korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah
daerahnya," kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan
akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).
Dari 12 daerah yang melarang sekolah tatap muka, mayoritas
berada di Pulau Sumatera. Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah
tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.
"Ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi X,
tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh
pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong,"
ujar Nadiem.
"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa
Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung
Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab
Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang
secara eksplisit dilarang oleh pemdanya. Jadi, bapak-ibu, tolong dukungannya
untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan," sambungnya. [rin]
