WahanaNews.co | Penasehat Utama Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Reforma Agraria "KAMPUNG REFORMA AGRARIA Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran Berkelanjutan" di Hotel Bumi Surabaya 16-17 Mei 2023.
Pada kesempatan tersebut Himawan Arief menegaskan kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat banyak bersinggungan dengan kegiatan manusia, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi.
Baca Juga:
ATR/BPN Batalkan Puluhan Sertifikat di Pagar Laut Tangerang, 8 Pegawai Dijatuhi Sanksi Berat
“Maka tanah adalah sumber daya yang sangat baik untuk dioptimalkan. Kita punya reforma agraria sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bagaimana pemerintah manfaatkan tanah tanah yang ada sebaik baiknya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (Kakanwil BPN Jatim) Jonahar mengatakan, sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria harus disukseskan.
Bukan hanya Kementerian ATR/BPN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tetapi dikerjakan secara bersama antara pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga:
Dukung Reforma Agraria, Pemkab Sikka Bakal Lakukan Redistribusi Tanah Eks HGU Nangahale
“Untuk itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksana Reforma Agraria di tingkat pusat maupun daerah,” ungkap Jonahar.
Dikatakan Jonahar, dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022) tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan pendataan pada lokasi yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) baik dari TORA yang berasal dari kawasan hutan, tanah eks hak guna usaha (HGU) pemerintah maupun swasta juga bersumber tanah negara lainnya.
Kementerian ATR/BPN melalui tim GTRA juga berupaya menyelesaikan konflik Agraria pada sejumlah titik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang bersinggungan dengan Aset Kementerian atau Lembaga (K/L) khususnya di Provinsi Jatim.
