WahanaNews.co | Permasalahan
infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga:
Ratusan Ribu Masyarakat Menjadi Pelanggan PLN UP3 Cengkareng Per Februari 2024
Hal ini dipandang sebagai penanda tidak adanya political
will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya
keberadaan jalan penghubung antarwilayah adalah kebutuhan primer untuk
pembangunan di segala sektor.
"Saya kira ini
masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa
dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk
secara bertahap," ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, kepada
wartawan, Kamis (3/12).
Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan
memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga
menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN). Dia menyampaikan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah
yang tidak didukung akses jalan.
Baca Juga:
PLN Siagakan 81 Ribu Petugas Jaga Kelistrikan Andal Selama Ramadan dan Cuaca Ekstrem
"PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada
unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat
penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan
pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang
menggunakan skema Public Private Partnership, atau Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) BUMN dalam bentuk CSR.
"Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada
alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR
RI, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur,
jadi banyak sekali caranya," tandas Trubus.