Cuma Serap Anggaran
Baca Juga:
World Water Forum ke-10 Turut Buka Jalan untuk Wujudkan Listrik Murah
Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur
Eksekutif IPR (Indonesia Political Review) Ujang Komaruddin pun menyayangkan
kondisi jalan di Sumbawa. Pasalnya, daerah tersebut, dan juga NTB secara
keseluruhan, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.
"Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau
ke NTB dan Sumbawa kalau infrastrukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa
kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu
infrastruktur PLN. Di sana mati terus," ucapnya.
Hal ini disampaikan Ujang, perlu menjadi catatan masyarakat
di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak
diurus. Jadi, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki
masalah infrastruktur ini.
Baca Juga:
Kiprah Srikandi PLN di Lapangan, Hadirkan Listrik Hingga Ujung Nusantara
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics
and Finance Enny Sri Hartati menilai lambatnya pembangunan infrastruktur di
daerah memang tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kadang kepala daerah
terkendala dengan APBD dan dalam menyusun anggarannya.
"Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang
orientasinya dan projek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya hanya sekedar
penyerapan anggaran," kata Enny.
Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan
anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir
tahun. "Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk
mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai," katanya.