WAHANANEWS.CO, Jakarta - Enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 3T Nunukan disebut sudah berdiri sejak akhir 2025, tetapi biaya pembangunannya hingga kini belum dibayar Badan Gizi Nasional (BGN).
Keluhan itu disampaikan salah satu investor SPPG wilayah 3T di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Marthen, yang mengaku belum mendapat kepastian pembayaran meski pembangunan telah rampung.
Baca Juga:
Moratorium Baru BGN, Optimalkan Kantin Sekolah-Dapur Umum MBG
Marthen menyebut seluruh dapur SPPG tersebut dibangun atas permintaan pada awal 2025 untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pelosok perbatasan Indonesia dan Malaysia.
"Akhir 2025 dijanjikan pembayaran cair awal 2026, ini sudah mau masuk bulan 7 saya belum juga dapat kepastian kapan BGN bayar ganti pembangunan SPPG yang sudah lama selesai," ujarnya pada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Persoalan pembayaran itu membuat Marthen khawatir karena ia mengaku berulang kali hanya menerima janji tanpa jadwal penyelesaian yang jelas.
Baca Juga:
Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik BGN Rp1 Triliun
Kondisi tersebut sejalan dengan keresahan sejumlah investor dan pengelola SPPG yang sebelumnya mendatangi kantor BGN di Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Aksi para investor dan pengelola SPPG itu mencuat setelah eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, terseret kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.
Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Saya berkali kali bertanya pada BGN, jawabannya janji saja terus. Kami minta ada kepastian," tegasnya.
Marthen menuturkan, enam SPPG yang ia bangun berada di sejumlah titik pelosok Nunukan yang aksesnya tidak mudah.
Lokasi dapur tersebut berada di Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, kemudian Labang dan Panas di Kecamatan Lumbis Pansiangan, serta Samunti, Sukamaju, dan Tukulon di Kecamatan Lumbis Ogong.
Menurut Marthen, seluruh bangunan telah disiapkan sesuai spesifikasi yang diminta BGN.
Ia juga menyebut pengadaan omprengan dan sarana kelengkapan dapur diarahkan melalui pihak BGN dengan alasan harus ditempeli logo BGN dan memenuhi sertifikasi halal.
"Pemesanan ompreng dan sarana kelengkapan dapur, semua harus lewat BGN. Kami diminta membayar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta, tergantung jumlah pesanan omprengan sesuai kebutuhan murid," kata dia.
Selain dapur dan perlengkapan makan, Marthen mengaku juga diminta menyiapkan dua kamar untuk ahli gizi di setiap titik SPPG.
Permintaan tersebut, kata dia, telah dipenuhi seluruhnya agar dapur dapat segera beroperasi melayani penerima manfaat MBG di wilayah perbatasan.
BGN disebut menjanjikan penggantian biaya sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap unit SPPG lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Semua yang diminta sudah kami penuhi. Dapur siap, omprengan siap, freezer sampai kamar ahli gizi juga siap. Tinggal dibayar dan beroperasi saja itu SPPG," tegasnya.
Persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut pembangunan dapur, tetapi juga biaya operasional distribusi makanan yang disebut jauh lebih berat dibanding wilayah perkotaan.
Marthen menjelaskan, pengiriman MBG dari lokasi SPPG yang ia bangun hanya dapat dilakukan melalui jalur sungai menggunakan kapal kayu.
Jarak antara dapur dan sekolah penerima manfaat juga disebut tidak dekat, sementara rute sungai memiliki tantangan arus deras dan jiram yang berisiko tinggi.
Seluruh kondisi medan tersebut, menurut Marthen, telah dijelaskan secara rinci kepada pihak BGN lama sebelum pembangunan dilakukan.
Saat itu, BGN disebut menjanjikan akan ikut menanggung kebutuhan biaya operasional distribusi di wilayah tersebut.
"Tentu saja kami khawatir ini tak terbayar. Kita semua tahu kepala BGN lama ditangkap, kebijakan berubah. Kita hanya ingin ini dibayar dulu saja," kata dia.
Marthen berharap persoalan pembayaran pembangunan SPPG di Nunukan segera menjadi perhatian pimpinan BGN yang baru.
"Kami ingin apa yang saya sampaikan didengar kepala BGN baru. Kami butuh kepastian pembayaran untuk SPPG yang dibangun atas permintaan pihak BGN," tegasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
