WahanaNews.co | Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FK-BPPPN) DPD Kabupaten Sumedang (DPW FK-BPPPN Jabar) Siap menerima perintah dan dukung FK-BPPPN Pusat dalam mengawal penyelesaian kasus honorer Satpol PP.
Ketua DPD FK-BPPPN Kabupaten Sumedang Saepul Rohman menyampaikan, hingga saat ini Kemendagri belum menyampaikan kabar baik terhadap pemetaan non PNS Satpol PP.
Baca Juga:
Pj Gubernur Sultra Pimpin Apel Kesiapsiagaan Satpol PP Jelang H-22 Pilkada 2024
"Kementerian dalam negeri sampai detik ini belum juga memberikan kabar baik terhadap pemetaan non PNS Satpol-PP seluruh Indonesia," ujar Saepul Rohman, Selasa (18/7/2023).
Diketahui, pengawalan terhadap honorer Satpol PP tersebut terus diupayakan pada permasalahan mengenai pemetaan non PNS. Dan FK-BPPPN sendiri terus mengupayakan nasib ribuan tenaga honorer Satpol PP yang hingga saat ini diketahui belum ada kejelasan.
Saepul menjelaskan, aksi pengawalan yang dilakukan oleh FK-BPPPN didasari lantaran lima tahun terkahir ini tidak terdapat adanya formasi CPNS yang diperuntukkan bagi honorer Satpol PP.
Baca Juga:
Sebanyak 15 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita Bea Cukai dan Satpol PP Subulussalam
“Aksi tersebut juga di dasarkan pada amanat yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 Ayat 1 dan 2 mengatakan mereka yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS dan pastikan kami masuk di dalam nya,” terangnya.
Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya tidak mau diberikan harapan yang tak sesuai sebab menyangkut nasib orang banyak.
Tak hanya itu, lanjut Saepul, dirinya menegaskan akan terus mengawal Kemendagri untuk menangani secara serius permasalah ini.
