WahanaNews.co | Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, melakukan renovasi rumah dinas (rumdin)
dengan anggaran Rp 5,69 miliar.
Jumlah tersebut
terkonfirmasi melalui situs lpse.sumbarprov.go.id,
dengan pemenang tender PT Citra Karya Jaya.
Baca Juga:
Ketua DPRD Sumbar Minta Penempatan Kepala Sekolah Tak Dipolitisir
Pantauan media pada Jumat (20/8/2021), renovasi tengah dilakukan sejumlah pekerja di
kediamannya yang berada di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 43, Kota Padang.
Menurut salah satu
pekerja yang ditemui di lokasi, proses pembangunan rumah dinas tersebut sudah
mulai dikerjakan sejak 18 Agustus 2021.
Hingga kini, pembangunan
masih terus dilakukan.
Baca Juga:
GMNI Sumbar Demo Karena Rumah Singgah Bung Karno di Padang Dihancurkan
"Masih
dikerjakan," kata pekerja yang menolak disebut namanya.
Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, Raflis, mengatakan,
renovasi rumah dinas itu dilakukan hanya pada bagian belakang.
Rumah akan dibangun tiga
lantai, terdapat tempat fitness,
ruang rapat, ruang tamu,
dan kamar tamu, kemudian shelter
untuk evakuasi gempa.
"Butuh fasilitas
pendukung, di mana dibangun tiga lantai, lantai pertama fitness, dan lantai luar adalah ruang rapat dan ruang tamu, dan shelter,"
kata Raflis, ketika dihubungi wartawan, Jumat (20/8/2021).
Raflis mengatakan, ide pembangunan fasilitas tambahan rumah dinas DPRD
itu sudah dibuat sejak 2019, kemudian baru dieksekusi pengerjaannya pada tahun
ini.
"Kalau saya melihat, Sekretariat,
itu kan sebuah kebutuhan, dan ide untuk membuat itu (rumah dinas) sebenarnya
udah lama, diawali idenya 2019, dan baru dieksekusi dua tahun ke
depannya," ungkap Raflis.
Raflis mengklaim, renovasi ini menciptakan lapangan kerja baru, dan
dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19.
"Dan dapat
meningkatkan perekonomian," jelas Raflis.
Dosen Sosial Politik
Universitas Negeri Padang, Eka Vidya,
mengatakan, kegiatan renovasi tersebut dinilai tak patut dan
lebih buruk dibanding Gubernur membeli mobil dinas baru.
"Berkah setelah Gubernur dimarah-marahin oleh anggota dewan, tentu
ternyata terbuka banyak hal, ternyata masalahnya tidak hanya di Gubernur, namun juga di parlemen. Apa yang dilakukan, menurut ambo
(saya), jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Eka.
Alasannya, kata dia, proses penganggaran mobil dan
renovasi rumah dinas itu dianggarkan oleh anggota DPRD yang sama.
Artinya, mereka tidak
bijak saat mengambil keputusan dalam membuat penganggaran.
Eka mengatakan, DPRD memiliki hak representasi, di mana mereka
mewakili dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara berkala.
Mereka diberikan
fasilitas secara penuh untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil
rakyat.
"Artinya, dengan mengeluarkan pengaturan seperti ini, berupa
pengadaan rumah maupun pengadaan pakaian seperti ini, mereka tidak mengerti
tentang apa yang mereka representasikan," lanjut Eka.
Eka juga menyebut, Sekwan DPRD Sumbar memberi jawaban panik ketika
ditanyakan mengenai adanya lapangan kerja yang baru dari renovasi rumah
tersebut.
"Jawaban
panik," kata Eka.
Saat dikonfirmasi,
Supardi mengaku bukan tak peka dengan kondisi pandemi saat ini.
Dia juga mengakui, rumah tersebut belum pernah direnovasi sejak ia
tempati pada 2019.
"Bukan tidak peka
dengan kondisi hari ini. Tanda peka, makanya kita biarkan kondisi rumah dinas
yang kami huni seperti itu. Tidak ada furniture
yang dibeli, tidak ada perabotan baru," ujar Supardi. [qnt]
