WahanaNews.co | Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir mendesak Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe beserta pejabat daerah berkinerja rendah meletakkan jabatan.
Lambert mengklaim, permintaannya itu merupakan keinginan masyarakat Papua.
Baca Juga:
Pelantikan 113 Pejabat Administrator Pemprov Papua, Pj Gubernur Beri Tiga Poin Penting
"Negara punya kekuatan, kalau seorang pemimpin, Gubernur Papua, kepala daerah tidak beres, sebaiknya mundur," kata Lambert Pekikir, Sabtu (11/12).
Dia meminta pemerintah pusat tegas dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua. "Karena saya kan tidak mungkin menurunkan gubernur," ujarnya.
Menurut Lambert, pejabat di Papua selayaknya melaksanakan agenda negara. Sehingga jika pejabat tersebut lalai, maka pantas diganti.
Baca Juga:
Pemekaran Papua dapat Cegah Korupsi Dana Otsus
"Mundur dari jabatan, Pak Mendagri bisa melakukan itu, mundur, yah mundur," pungkasnya.
Mantan pejuang Papua Merdeka itu memandang, pemerintahan di Papua dikendalikan oleh sejumlah 'gubernur kecil'. Para pihak tersebut mempengaruhi Gubernur Papua dan memaksakan kepentingan mereka untuk tujuan tertentu.
"Gubernur-gubernur kecil yang mengkondisikan itu, dana-dana diatur untuk kepentingan mereka, sedangkan rakyat tetap menderita," tuturnya.
Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal di tengah rimba Papua. Dia dikenal sebagai penguasa Markas Victoria.
Di pertengahan tahun 2013, Lambert kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.
Sebelumnya, mantan tokoh OPM itu meminta pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. "Dana Otsus disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan," ucapnya.
Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisakan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.
Baginya, Otsus hanyalah 'gula-gula' yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri.
"Presiden harus memerintahkan KPK dan kepolisian, menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus," tegasnya. [qnt]
