WAHANANEWS.CO, Pati - Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali memantik gelombang reaksi dari masyarakat.
Namun, alih-alih meredam gejolak, Bupati Pati Sudewo justru menyulut kontroversi baru dengan pernyataan kerasnya yang menantang warga untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Baca Juga:
Hasil Studi: Jalan Cepat Singkat Lebih Sehat daripada Jalan Lambat Berjam-jam
Pernyataan tersebut dilontarkan Sudewo menyusul keputusannya yang menyetujui kenaikan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Dalam potongan video yang beredar luas di media sosial, Sudewo terdengar menantang langsung masyarakat Pati yang menolak kebijakan ini.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” tegasnya.
Baca Juga:
Sindikat Perdagangan Bayi Tak Hanya Ekspor ke Singapura, Polda Jabar Ungkap Pasar Lokal
Ia juga mempersilakan massa yang hendak berdemo agar tidak hanya mengerahkan 5 ribu orang saja, melainkan hingga 50 ribu.
“Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi menyepakati rencana kenaikan tarif PBB-P2 yang signifikan itu dalam rapat bersama para camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Pada Minggu (18/5/2025).
Sudewo menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penerimaan daerah karena tarif PBB terakhir kali naik 14 tahun silam.
“Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo dalam keterangan resmi yang dirilis di laman humas pemerintah daerah.
Ia menyebut bahwa saat ini pendapatan dari sektor PBB di Kabupaten Pati hanya mencapai Rp 29 miliar, jauh di bawah Kabupaten Jepara yang memperoleh Rp 75 miliar serta Kabupaten Rembang dan Kudus yang masing-masing menerima Rp 50 miliar.
Padahal, menurutnya, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten itu.
Sudewo juga menggarisbawahi bahwa lonjakan tarif PBB ini ditujukan untuk menopang pembiayaan program-program strategis pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur.
“Beban kami, yakni pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi,” sebutnya.
Ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari para camat dan kepala desa untuk menjalankan kebijakan tersebut.
“Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
