WahanaNews.co, Aceh - Penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dan sejumlah daerah lain di Aceh dinilai belum berjalan optimal. Hingga 58 hari pascabanjir atau hampir dua bulan, serta sudah enam kali perpanjangan status darurat, kondisi permukiman warga masih dipenuhi lumpur dan sebagian wilayah bahkan masih tergenang air.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Aceh Tamiang, Erwan, menilai sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah konkret melalui program padat karya dengan memanfaatkan Dana Desa.
Baca Juga:
BNPB Laporkan Rentetan Bencana Alam di Awal 2026, Warga Diminta Tetap Siaga
“Sudah waktunya Dana Desa digeser untuk program padat karya membersihkan lingkungan rumah warga. Ini langkah cepat dan nyata yang bisa segera dirasakan masyarakat,” kata Erwan kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Erwan, program padat karya tidak hanya mempercepat pembersihan lingkungan pascabanjir, tetapi juga memberikan penghasilan bagi warga terdampak. Selama ini, kata dia, masyarakat hanya mendengar soal pembayaran relawan, sementara warga yang rumahnya terdampak justru belum mendapatkan manfaat ekonomi langsung.
“Dengan padat karya, lingkungan menjadi bersih dan warga juga memperoleh upah. Ini lebih adil dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:
Hujan Deras Picu Longsor dan Kerusakan Rumah di Pandeglang hingga Karanganyar
Sebelumnya, Ketua FPRB Aceh, Hasan Bangka, juga menekankan pentingnya langkah prioritas setelah berakhirnya status tanggap darurat bencana pada 22 Januari 2026, yang kemudian diperpanjang Pemerintah Aceh hingga 29 Januari 2026.
Hasan menyebut prioritas utama adalah pembersihan lingkungan dan rumah warga dengan melibatkan langsung para penyintas melalui pola padat karya, disertai penyediaan alat kerja di setiap rumah terdampak.
“Alat kerja diserahkan kepada pemilik rumah agar mereka bisa membersihkan rumahnya hingga benar-benar layak ditempati, meskipun masa tanggap darurat berakhir,” kata Hasan.
Ia menambahkan, selain alat kerja manual, dukungan alat berat seperti buldoser dan truk pengangkut lumpur atau sampah juga sangat dibutuhkan agar hasil pembersihan dapat diangkut ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan.
Hasan menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak langsung bagi penyintas, tidak hanya dari sisi kebersihan rumah dan lingkungan, tetapi juga dari sisi pendapatan keluarga melalui skema padat karya.
Sementara itu, Erwan menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, yang telah menginstruksikan pergeseran Dana Desa untuk penanganan darurat bencana.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor Ist/044 yang ditujukan kepada seluruh camat dan Datok Penghulu (kepala desa) se-Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah desa diminta segera melakukan perubahan atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) guna mempercepat penanganan dampak bencana.
Dalam surat tertanggal 23 Desember 2025 itu, Bupati Aceh Tamiang memperbolehkan pergeseran anggaran dari kegiatan nonmendesak, seperti bimbingan teknis dan sosialisasi narkotika, ke pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Langkah ini diperlukan mengingat kerusakan yang begitu parah serta ribuan warga kehilangan harta benda dan harus mengungsi,” tulis Bupati dalam surat tersebut.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan empat sektor utama yang dapat dibiayai melalui anggaran tanggap darurat, yakni penyediaan pangan, pemenuhan kebutuhan dasar dan sanitasi, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, tanggul, jembatan, dan irigasi.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3/1416/2025 tentang penetapan status tanggap darurat. Selain itu, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1023/2025 juga telah memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Pemerintah kabupaten berharap fleksibilitas anggaran ini dapat dimanfaatkan para Datok Penghulu untuk bergerak lebih cepat dan taktis di lapangan, sehingga warga terdampak bencana dapat segera merasakan pemulihan secara nyata.
[Redaktur: Alpredo]
