WAHANANEWS.CO, Indramayu - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Indramayu pada Minggu (5/4/2026).
Kunjungan ini turut didampingi staf khusus Menteri KKP serta jajaran direktur di lingkungan KKP sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga:
Kemenimipas dan KKP Bersinergi Kembangkan Perikanan Nusakambangan untuk Ketahanan Pangan Nasional
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas dan menyelaraskan langkah dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).
Dalam agenda audiensi dan diskusi yang berlangsung, kedua pihak menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga:
Cegah Penyimpangan, KKP Libatkan BPKP dan APH Awasi Proyek KNMP
Revitalisasi tambak dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir.
Saat konferensi pers, Bupati Indramayu menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi terkait program ini sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan telah beberapa kali diundang oleh Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat untuk mengikuti pembahasan program serupa dalam berbagai forum resmi.
Menurutnya, program revitalisasi tambak Pantura tidak hanya difokuskan di wilayah Indramayu, melainkan mencakup sejumlah daerah lain di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, dan Subang.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, dengan pengelolaan yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
"Program ini telah melalui proses dan pembahasan di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah berperan mendukung serta mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat," ujarnya.
Lucky Hakim juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program dilakukan secara terukur dan transparan.
Ia memastikan bahwa setiap proses berada dalam pengawasan ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan, sebagai bentuk pengawasan internal, inspektorat dari kementerian terkait turut dilibatkan untuk memastikan pelaksanaan tetap berada di jalur yang benar.
Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian masyarakat, Bupati menjelaskan bahwa hingga saat ini besaran kompensasi belum dapat ditetapkan.
Hal tersebut karena proses pendataan dan pemetaan lahan masih harus dilakukan secara menyeluruh dan akurat.
"Cara tahunya bagaimana? Diukur dahulu, dipatok dahulu. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kepastian. Nah, ini yang harus kita cari jalan tengahnya," ujarnya.
Ia juga mengakui masih adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, khususnya mengenai proses pematokan lahan.
Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi secara berulang dan membuka ruang dialog bagi seluruh pihak.
Bahkan, perwakilan warga yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa juga telah diterima untuk berdiskusi secara langsung.
"Kami tidak menutup diri. Aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi penyampaian pendapat, telah kami terima dan akan terus kami fasilitasi untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat sehingga dapat ditemukan solusi bersama," tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. Tb. Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sektor perikanan budidaya, khususnya di kawasan Pantura Jawa yang selama ini masih didominasi oleh metode tradisional.
Ia menuturkan, melalui program ini pemerintah berupaya melakukan penataan menyeluruh terhadap ekosistem budidaya, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan teknologi produksi, hingga penguatan nilai ekonomi hasil perikanan.
"Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Sebagai gambaran skala program, KKP saat ini juga tengah mengembangkan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp 7,2 triliun.
Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai komitmen anggaran yang disiapkan bahkan disebut bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek tersebut.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya nasional sebagai salah satu pilar ekonomi berbasis sumber daya kelautan.
Selain itu, KKP juga dijadwalkan akan menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang guna membahas kelanjutan program secara lebih rinci.
"Jika masih ada hal yang belum dipahami, kami mengajak untuk duduk bersama dan berdialog agar solusi dapat dicari bersama-sama," ujarnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
