WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut harus kehilangan miliaran rupiah akibat kelalaian panitia lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta pada 2023.
Hal itu terjadi karena selalu gagal menentukan pemenang lelang tender rehabilitasi total puluhan gedung sekolah yang bernilai ratusan miliar rupiah.
Baca Juga:
Kotawaringin Timur Raih Lima Penghargaan di Apresiasi Bunda PAUD Kalimantan Tengah 2024
Tudingan konspirasi pun tak terhindarkan dialamatkan ke oknum-oknum di BPPBJ DKI Jakarta yang dipimpin Dudi Gardesi tersebut.
Tender paket 1 rehabilitasi total sekolah yang tersebar di Jakarta Utara, Timur dan Selatan ini bukan tidak ada pengusaha yang menawar. Bahkan hingga dilelang ulang pun tetap banyak yang mengajukan penawaran.
Namun, panitia tetap lelang tidak menetapkan pemenang lelang dan dinyatakan batal.
Baca Juga:
Disanggah, 7 Paket Irigasi di PUTR Taput Akhirnya "Tender Gagal", Peserta Merugi
Akibatnya, Kepala UP Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budiono, pun meradang.
Dia mengaku melobi tim anggaran di Balaikota agar anggaran tersebut tidak hangus akibat tidak terlaksana.
Dia berhasil meyakinkan tim anggaran Pemprov DKI Jakarta agar anggaran tersebut bisa langsung dilelang kembali, namun dijalankan setelah tahun berikutnya anggaran tersebut ditetapkan dan disahkan di APBD 2024.
Namun, masalah timbul akibat kejadian ini. Barang dan aset sekolah yang sudah disimpan di gudang dengan harga sewa miliaran tersebut harus diperpanjang kontraknya.
Tidak tanggung-tanggung, sewa gudang penyimpanan yang disediakan Pemprov DKI untuk mengamankan aset sekolah tersebut, mulai dari meja, bangku belajar dan alat alat bantu lainnya nilai miliaran rupiah.
Untuk 2023, anggaran yang disediakan sebesar Rp5 miliar lebih. Tahun ini angkanya lebih besar karena harus ada perpanjangan kontrak karena pekerjaan tidak bisa diselesaikan akibat bangunannya gagal dikerjakan.
Untuk 2024, anggaran sewa gedung disediakan hampir Rp20 miliar. Bukan hanya biaya sewa gudang yang nilai fantastis, biaya transportasi angkutan barang dan aset sekolah tersebut juga nilainya miliaran.
Budiono pun membenarkan kerugian keuangan Pemprov DKI Jakarta akibat gagal lelang tersebut.
"Hal yang tidak bisa terhindarkan pak, konsekuensi logis dari kegagalan lelang tersebut,” kata Budiono kepada wartawan.
Budiono mengakui pihaknya melaporkan kasus gagal lelang ini ke Balaikota.
“Soal bagaimana sanksinya ke pihak di BPPBJ DKI itu silakan bapak cek. Tapi setahu kami ada pihak yang bertanggung jawab di BPPBJ diberikan sanksi,” ujarnya.
Terkait kinerja panitia yang merongrong keuangan Pemprov DKI Jakarta, Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Dudi Gardesi, yang dikonfirmasi hingga berita ini dinaikkan tak kunjung merespon. Pertanyaan lewat pesan WhatsApp pun hanya dibaca.
Terkait gudang penyimpanan aset sekolah dan nilai sewanya, Kasubag TU UP Prasardik Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ephraem W Sianturi, mengatakan pihaknya telah menandatangani kontrak atau sewa gudang yang terpilih lewat proses lelang yang dimenangkan PT Balina Industrial Perkasa untuk satu tahun sebesar Rp2.557.440.000.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
