WahanaNews.co | Adanya
pelanggaran Pilkada yang mengarah pada money politics menjelang Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 jadi sorotan Penjabat sementara (Pjs)
Bupati Bantul Budi Wibowo. Dia minta warga menolak pemberian apa pun yang
mengarah pada potensi politik uang.
Budi tak menampik bahwa situasi Pilkada, yang akan digelar
pada 9 Desember 2020, makin panas.
Baca Juga:
Polda DIY Bantah Lindungi Bandar, Ungkap Modus Judi Online Rugikan Sistem
Potensi pelanggaran bisa terjadi di waktu-waktu tersebut.
"Saya berharap bahwa tidak ada money politics, siapa
pun yang memberi dan menerima pasti kena sanksi, tiap ASN saya minta netral.
Kami pun jika ada laporan dari Bawaslu soal ASN yang melanggar harus
ditindaklanjuti. Siapa pun saja, ASN itu, Pak Sekda pun, jika melanggar ya
tetap kita kenakan sanksi. Jadi tidak ada toleransi untuk itu," jelas
Budi, ditemui wartawan saat kunjungan ke Pasar Imogiri, Bantul, beberapa waktu
lalu.
Ia menyatakan bahwa masyarakat harus lebih jernih berpikir
dan memilih dengan memerhatikan visi misi serta rekam jejak paslon, tentunya
sesuai hati nurani untuk masa depan Bumi Projotamansari.
Baca Juga:
Kisah Pilu Mbah Tupon di Bantul, Lansia Buta Huruf Jadi Korban Mafia Tanah
"Saya berharap, tidak karena uang mereka memilih. Namun
lihat program, lihat track record-nya seperti apa, itu kan penting ya untuk
membawa Bantul ke depan," tambah dia.
Ia mengatakan, jika masyarakat menerima pemberian uang
menjelang Pilkada Bantul 2020, itu sangat membahayakan. Bahkan hal itu
merugikan masa depan Bantul.
"Saya mengimbau agar warga tolak saja karena jika
mereka diberi uang dan menerima, mereka [penerima] juga kena," terang dia.
Dengan demikian, Budi meminta agar setiap elemen masyarakat
menjadi pengawas terhadap jalannya Pilkada Bantul 2020.
"Masyarakat Bantul harus ikut mengawasi Pilkada ini.
Hindari dan tolak terhadap hal-hal yang mengarah pada pelanggaran seperti money
politics," ungkapnya. [dhn]
