WahanaNews.co | Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menggelar rapat koordinasi bersama jajaran KPU, Bawaslu, dan
TNI/Polri guna membahas skenario penanganan kondisi darurat pada pelaksanaan
Pilkada Serentak 2020 di 21 kabupaten/kota di provinsi ini saat pandemi Covid-19.
"Kami sengaja menggelar rapat ini
untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Tadi hadir komplit, KPU, Bawaslu,
Polda, Kodam, DPRD semuanya hadir. Intinya, Insya Allah kita siap melaksanakan
pesta demokrasi ini," kata Ganjar, usai rakor di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga:
Bawaslu Kota Gunungsitoli Buka Rekrutmen Panwaslucam di Pilkada 2024, Ini Syaratnya
Orang nomor satu di Jateng itu
menjelaskan, pada rakor dibahas secara khusus mengenai rencana-rencana darurat
dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana alam, termasuk salah
satunya adalah naiknya level aktivitas Gunung Merapi.
Termasuk juga bagaimana
mekanisme dan strategi yang dilakukan jika kondisi darurat itu terjadi saat
pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020.
"Ada beberapa skenario kontijensi
yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, Covid-19 maupun
lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, serta harus segera
dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan
lainnya," ujarnya.
Baca Juga:
KPU Bakal Tetap Pakai Sirekap di Pilkada 2024
Ganjar menyebutkan, dalam rakor terungkap bahwa ada beberapa petugas KPPS yang
menolak melakukan tes cepat sehingga diusulkan ada mekanisme penggantian dan
meminta penyelenggara pemilu berkomunikasi dengan pusat.
"Kalau mengganti tidak mudah,
maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat,
penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti, termasuk persoalan KTP
elektronik, kita minta Disdukcapil segera membereskan," katanya.
Selain itu, ada dua daerah di Jateng
yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, tapi dalam bayang-bayang
ancaman bencana alam berupa erupsi Gunung Merapi, yakni
Kabupaten Klaten dan Boyolali.
Dalam rakor tersebut sudah disepakati
bahwa KPU memiliki rencana memindahkan TPS ke tempat-tempat pengungsian.
"Termasuk saya minta KPU
menyiapkan skenario kepada pasien Covid-19, baik yang isolasi di rumah sakit, tempat karantina, maupun isolasi mandiri di rumah. Tadi sudah dicatat semuanya,
Insya Allah semuanya siap," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, mengatakan bahwa pihaknya sudah
melakukan simulasi dan pengiriman logistik Pilkada ke
21 kabupaten/kota.
"Saat ini sedang disortir dan
dilipat, untuk dilanjutkan packing,
target kami awal Desember logistik sudah bergerak ke kecamatan dan H-1 sudah
sampai ke TPS," katanya.
Yulianto juga mengakui ada sejumlah
kendala saat persiapan Pilkada serentak 2020, salah satunya
ada sejumlah petugas yang mengundurkan diri hingga yang menolak tes cepat.
"Memang ada kendala, sebagian
petugas enggan rapid test, tapi kami
terus lakukan pendekatan karena ini persyaratannya," ujarnya.
Terkait antisipasi bencana alam,
khususnya erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten dan Boyolali, KPU Jateng
sudah melakukan pemetaan dan merencanakan sejumlah skenario penanganan.
"Sudah kami petakan semuanya, karena memang di dua daerah itu sudah ada yang mengungsi. Nanti, rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat
tempat-tempat pengungsian," katanya.
Ke-21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Rembang, dan Kota Surakarta.
Kemudian Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. [qnt]