WahanaNews.co | Nikolaus Kondomo Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan meyakini kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.
KKB atau KST adalah sebutan aparat Indonesia terhadap milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Baca Juga:
KKB Serang Warga Sipil, Tembak Mati Pelajar di Yahukimo Papua Pegunungan
"Saya kira tidak ada," kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/23).
Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.
"Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik," kata Nikolaus.
Baca Juga:
Jenazah 2 Tukang Ojek Korban Penembakan KKB Puncak Jaya Diterbangkan ke Makassar
Menurut dia senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari aparat TNI/Polri.
"Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI. Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada," ujarnya.
Untuk diketahui enam kabupaten di wilayah Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.
Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Tiga lainnya yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Dia mengatakan perlu pembangunan infrastruktur, khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan.
Nikolaus berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.
"Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan jalan, ini penting. Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten. Itu kan sampai sekarang belum baik," ujar dia.
Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua. Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.
Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak semen.
"Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800 ribu," ujar dia.
Dia menekankan kelompok separatis teroris tidak akan bertahan jika pembangunan dan kesejahteraan terus diperbaiki.
"Di (Pulau) Jawa kampung dekat, masyarakat banyak, perumahan juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) kampung satu dengan kampung satu, tidak ada orang. Di pertengahan pun tidak ada orang. Jalan buntu semua, mereka harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini penyebabnya di situ. Kami harap pemerintah pusat membangun Papua dengan program extraordinary," ujar dia.[sdy]
