WahanaNews.co | Belasan atlet disabilitas mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/8/2022) guna menuntut kepada eksekutif dan legislatif untuk kesetaraan anggaran pembinaan yang mereka nilai selama ini sangat jauh berbeda dengan atlet normal.
Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Jambi, Usman dalam orasinya mengatakan, mereka menuntut kesetaraan anggaran yang selama ini pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk memberikan kesetaraan antara atlet disabilitas sama dengan yang bukan disabilitas.
Baca Juga:
Rikardo Hermes Batlolone Kembali Pimpin ISSI Kota Bogor Periode 2025-2029 Secara Aklamasi
Namun, menurut dia, sampai saat ini kesetaraan itu tidak pernah ada, bahkan saat ini pihak DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan sidang pengesahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUH) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Yang sekarang lagi di sidang paripurna itu kita mendapat alokasi hanya Rp450 juta, terus terang dana segitu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju Pekan Paralympic Nasional di Sumatera Utara," katanya.
Sedangkan para atlet non-disabilitas, menurut dia, mendapatkan anggaran yang cukup besar yakni Rp7,5 miliar, sedangkan disabilitas hanya mendapatkan enam persen dari jumlah itu.
Baca Juga:
Medali Olimpiade 2024 Rusak, Atlet Sindir Kualitasnya Seperti dari 100 Tahun Lalu
"Apakah itu masuk akal sementara Pak Gubernur menargetkan kami di pekan internasional Sumatera Utara Aceh itu kita masuk 10 besar, anehnya itu," kata Usman.
Dengan alokasi yang diberikan, Usman menegaskan, para atlet disabilitas merasa didiskriminasi oleh pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi.
"Kami menyimpulkan bahwa memang difabel ini didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi," katanya.
