WahanaNews.co | Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi Program Percepatan Penurunan Stunting kepada para kader di Jalan KH Ahmad Dahlan, Beji Timur, Depok, Rabu 22 Juni 2022.
Percepatan dilakukan untuk mengejar target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
“Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia harus bisa menekan stunting menjadi 14 persen. Pada 2021, posisinya masih 24,4 persen secara nasional. Ini berarti satu dari empat anak Indonesia tercatat stunting,” jelas Wenny.
Lebih jauh Wenny menjelaskan, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Tak hanya itu, lanjut Wenny, percepatan penurunan stunting merupakan upaya intervensi yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Selain Wenny, sosialisasi turut menghadirkan narasumber Koordinator Bina Kompetensi Provider dan Hubungan antara Provider-Klien BKKBN Ari Widiastuti, Sekretaris Perwakilan BKKBN Jawa Barat Rahmat Mulkan, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Depok Nessi Annisa.
Di tempat yang sama, Koordinator Bina Kompetensi Provider dan Hubungan antara Provider-Klien BKKBN Ari Widiastuti menjelaskan, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.
Stunting harus dicegah dengan cara meminimalisasi potensi risiko sejak sebelum kehamilan. Bahkan, sebelum perkawinan melalui pembekalan kepada calon pengantin.
“Yang perlu kita lakukan dalam pencegahan, kita harus melakukannya dari hulu sampai ke hilir,” tegas Ari.
Masih di tempat yang sama, Rahmat Mulkan menambahkan, BKKBN membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang bertugas melakukan pendataan dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
Tim ini terdiri atas bidan, kader keluarga berencana (KB), dan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Jawa Barat memiliki 112.500 TPK tersebar di setiap rukun warga di 27 kabupaten dan kota.
“TPK itu menjalankan tugas dengan empat sasaran yang harus dilakukan. Pertama, awasi setiap RT atau RW terhadap calon pengantin yang mau nikah. Kedua, melakukan pemantauan kepada ibu hamil selama sembilan bulan. Ketiga, melakukan pemantauan sesudah melahirkan. Keempat, mendampingi keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta),” jelas Rahmat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Depok Nessi Annisa memaparkan, Pemerintah Kota Depok sangat concern terhadap upaya percepatan penurunan stunting.
Salah satunya melalui pembinaan keluarga-keluarga yang memiliki balita melalui kelompok kegiatan bina keluarga balita (BKB).
“Bagaimana kita mempersiapkan keluarga untuk bisa melakukan pola asuh baik untuk anak-anak. Baik itu pola asuh perilakunya, kesehatannya, lingkungannya, maupun makanannya,” terang Nessi. [rsy]
