WahanaNews.co | Pembuatan sumur serapan di Jakarta tengah ramai diperbincangkan setelah beredar viral sebuah video yang memperlihatkan sumur resapan dibuat di atas trotoar.
Dalam video yang beredar, perekam menyebut "Pemprov DKI Jakarta Bodoh" karena membangun sumur serapan lebih tinggi daripada permukaan jalan.
Baca Juga:
Sering Bolak-balik Lintasi Sumur Resapan di Bona Indah, Ternyata Mobil Ini Milik…
“Terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya enggak jalan,” kata perekam video.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengeluarkan pernyataan pembelaan yang menyebut sumur resapan yang dibuat di atas trotoar itu tetap bisa berfungsi untuk menyerap air.
Menurut Riza, air akan masuk dari permukaan jalan melalui tali-tali air ke bak kontrol yang berbentuk kotak.
Baca Juga:
Sebut Tak Semua Air Bisa Meresap, Ini Dalih Kontraktor Sumur Resapan
Pembuatan sumur serapan diyakini bisa berkontribusi untuk penanganan banjir dan genangan di Jakarta.
Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai pembuatan sumur serapan kurang efektif untuk mengendalikan banjir.
Oleh karena itu, Komisi D meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi program pembuatan sumur resapan, baik dari sisi kajian maupun lokasi pembangunannya, agar manfaatnya bisa lebih terasa.
Bagian dari Janji Kampanye Anies
Pembuatan sumur serapan atau drainase vertikal adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017.
Anies kala itu optimis pembuatan sumur serapan bisa mengendalikan banjir dan genangan saat hujan mengguyur Ibu Kota.
Saat kampanye, Anies mengatakan ada empat hal utama yang akan ia lakukan jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, yakni:
1. "Membereskan" sumber banjir di hulu sehingga volume air yang sampai ke Jakarta berkurang.
2. Melakukan gerakan membangun sumur-sumur resapan di Jakarta.
3. Memastikan aliran air tidak terhambat dengan membersihkan gorong-gorong hingga sungai.
4. Memastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir.
"Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, dan di hilir kita bereskan," ujar Anies dalam acara "Jakarta Kece-Bagaimana Cara Ahok dan Anies Mengatasi Banjir?" yang ditayangkan stasiun televisi Netmediatama pada 13 Desember 2016.
Menurut Anies, penting untuk memastikan air masuk ke tanah, bukan sekedar dialirkan ke laut melalui proyek normalisasi.
"Konsep (memasukkan air ke dalam tanah) seperti ini yang kami tawarkan, dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan," ujar Anies.
Janji yang Tak Terwujud
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menargetkan membangun 1,8 juta titik sumur resapan di Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Namun, per Februari 2021, jumlah sumur resapan yang dibuat masih jauh dari target.
Tercatat 3.964 titik sumur resapan yang baru dibangun.
Dalam satu kesempatan, Riza mengatakan, jumlah 1,8 juta titik sumur resapan adalah kebutuhan di Jakarta, bukan target yang harus dipenuhi dalam lima tahun kepemimpinan Anies.
Riza berujar, Pemprov DKI Jakarta memiliki perencanaan jangka panjang, termasuk dalam penyediaan sumur resapan.
Jadi, penyediaannya tidak bisa dilakukan dalam satu periode kepemimpinan saja.
"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode. Kanal Banjir Barat tak mungkin diselesaikan dalam satu periode," ucap Riza.
Pembangunan sumur resapan tidak hanya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga berbagai pihak seperti pemilik gedung, pengembang, pemilik apartemen, perkantoran, industri, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang kala itu menjabat, Juaini Yusuf, mengatakan, belum masifnya pembangunan sumur resapan disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta baru menggandeng dua vendor.
Oleh karenanya, pembuatan sumur resapan rencananya akan ditingkatkan.
Pada 2021-2022, Dinas SDA Jakarta menargetkan pembangunan 300.000 titik sumur resapan.
Guna merealisasikan rencana tersebut, Dinas SDA DKI akan menggandeng 100 vendor.
Dengan demikian, diharapkan target pembangunan tersebut dapat tercapai.
Tanggapan Pengamat
Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai program pembuatan sumur resapan belum direncanakan secara matang oleh Pemprov DKI.
"Terkait pembangunan sumur resapan, banyak yang tidak tepat seperti di trotoar karena mereka (Pemprov DKI) tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan," kata Nirwono, Rabu (10/11/2021).
Menurut Nirwono, sumur resapan atau drainase vertikal hanya berfungsi membantu mengurangi genangan air dalam skala kecil.
"Misalnya, di halaman rumah, sekolah, parkir, jalan lingkungan sekitar, taman, dan lainnya, bukan meredam banjir dalam skala kawasan atau kota," kata Nirwono.
Oleh karena itu, pembangunan sumur resapan sebaiknya diserahkan kepada setiap warga agar mereka membangun secara mandiri di halaman rumah.
"Jangan menggunakan dana APBD maupun dana PEN pusat karena ini pemborosan anggaran sekaligus tidak efektif dan mubazir," kata dia.
Dana APBD sebaiknya dialihkan untuk menata bantaran kali guna mengatasi banjir kiriman, merevitalisasi situ/danau/embung/waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah ruang terbuka hijau, merestorasi kawasan pesisir Jakarta guna mengatasi banjir rob. [qnt]
