Sementara itu, terhadap penurunan Belanja Pegawai sebesar 2% dari Pos Belanja Daerah pada item Belanja Operasi, Fraksi Gerindra meminta klarifikasi dari pemerintah mengapa penurunan belanja ini bisa terjadi.
Kondisi ini menurut pantauan Fraksi Gerindra sepertinya sedikit berbeda dari kebiasaan umum dimana pos Belanja Pegawai ini selalu mengalami peningkatan di Perubahan APBD.
Baca Juga:
Bela Polisi NTT yang Bongkar Mafia BBM, Inilah Profil Politikus Rahayu Saraswati
Lebih lanjut dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyoroti Dinas Perumahan untuk perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap rekanan pemenang tender bantuan material kepada masyarakat.
Hal ini dianggap perlu, karena sering sekali terjadi komplain dari masyarakat penerima bantuan soal kualitas barang yang sangat rendah seperti, kayu atau balok masih mentah dan ukuran tidak sesuai permintaan yang diusulkan.
Terhadap semakin tingginya intensitas pelayaran kapal ferry ke Kojadoi, Fraksi Gerindra beharap ada baiknya jika di wilayah tersebut difasilitasi dengan Pelabuhan Ferry yang lebih layak dari fasilitas Pelabuhan yang ada sekarang.
Baca Juga:
Prabowo Umumkan Kabinet Pemerintahan Minggu Malam Usai Dinner dengan Kepala Negara
Selanjutnya, penyaluran BLT atau jenis bantuan sosial apapun, hendaknya diperhatikan juga keluarga-keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan.
Hal ini perlu dilakukan sebab, salah satu yang paling dirasakan ketika terjadi kenaikan BBM ini, nelayan menjadi kelompok yang aktivitas ekonominya paling rentan.
Pantauan WahanaNews.co, Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sikka, Donatus David.
