“Memang benar, damparit di Garunggung rusak sejak lama. Tahun ini sedang kami usulkan kembali untuk dimasukkan dalam anggaran perubahan 2025 atau APBD murni 2026,” jelas Dadan saat dikonfirmasi.
Namun, ia tak menampik bahwa proses perbaikan terkendala oleh prioritas anggaran dan banyaknya infrastruktur rusak di wilayah lain.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karawang, H. Asep Suhendar, saat dihubungi menyebut pihaknya akan meninjau ulang kondisi damparit tersebut. “Kami akan kirim tim survei pekan ini. Jika kerusakannya parah, kami usulkan penanganan darurat,” ujarnya singkat.
Baca Juga:
Proyek Jalan Desa Rp14 Miliar di Subang Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Menanggapi lambannya respon pemerintah, anggota Komisi B DPRD Karawang, Rizky Maulana, meminta agar Bupati Karawang menugaskan Dinas PUPR turun langsung ke lapangan.
“Tiga tahun bukan waktu singkat. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi soal ketahanan pangan. Kalau irigasi dibiarkan rusak, sawah akan mati,” tegas Rizky, Selasa (7/10/2025).
Ia juga mendorong agar penanganan dilakukan segera, tidak menunggu APBD perubahan tahun depan.
Baca Juga:
Kontraktor dan Oknum Pejabat Sudin Bina Marga Jakut Akan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Kini, menjelang musim tanam baru, para petani berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk memperbaiki bendung yang jebol.
“Kalau nunggu musim hujan, air keburu meluap lagi. Mending sekarang diperbaiki,” tutur Usman.
Damparit Garunggung di Rawamerta menjadi salah satu dari 23 titik infrastruktur pertanian rusak di Kabupaten Karawang yang belum tertangani sejak 2021. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam menjaga sistem irigasi, padahal Karawang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat.
