WAHANANEWS.CO, Jakarta - Harga roti Rp 1.500 diduga diminta naik dua kali lipat dalam nota pengadaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Serang, Banten.
Dugaan mark up harga bahan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG itu mencuat setelah diunggah oleh seorang pengguna media sosial Threads.
Baca Juga:
LRT Jabodebek Tambah Frekuensi Perjalanan Pagi, MARTABAT Prabowo-Gibran: Bagian dari Visi Aglomerasi Modern
Dalam unggahan yang beredar, pengguna tersebut mengaku diminta menaikkan harga roti dalam nota pembelian untuk salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Serang.
Harga roti yang disebut telah disepakati sebesar Rp 1.500 per buah diminta ditulis menjadi Rp 3.000 per buah dalam nota pembelian.
Nota itu diduga akan digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pengadaan bahan makanan dalam pelaksanaan Program MBG.
Baca Juga:
Tanda Psikopat pada Anak Bisa Muncul Sejak Balita, Ini Ciri yang Perlu Diwaspadai
Kasus tersebut kemudian ramai dibagikan ulang dan memicu sorotan publik terhadap tata kelola pengadaan bahan makanan dalam program pemerintah.
Warganet mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Program MBG karena program tersebut bersumber dari uang negara dan menyasar kelompok penerima manfaat yang luas.
"Diminta bikin nota harga Rp3.000, padahal harga aslinya Rp1.500 per buah," tulis akun tersebut dalam unggahan yang ramai dibagikan ulang di media sosial.
Unggahan itu memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan dalam rantai pengadaan bahan makanan Program MBG.
Sorotan publik semakin kuat karena dugaan tersebut berkaitan langsung dengan dokumen pembelian yang bisa menjadi dasar laporan pertanggungjawaban.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Serang, Nuni, mengaku telah mengetahui informasi dugaan mark up harga roti yang viral di media sosial.
Nuni mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas MBG di Kota Serang untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut.
"Saya sudah mengetahui aduan ini dan sudah saya sampaikan juga kepada Satgas MBG di Kota Serang," ujar Nuni saat dihubungi TribunBanten.com, Sabtu (6/6/2026).
Ia menyebut penelusuran masih dilakukan untuk mencari titik awal dugaan permintaan nota dengan nilai lebih tinggi dari harga sebenarnya.
"Saat ini kami sedang mencari tahu SPPG mana yang melakukan hal seperti itu," ujar Nuni.
Menurut Nuni, pihak koordinator belum memperoleh informasi pasti mengenai lokasi maupun identitas SPPG yang disebut dalam unggahan viral tersebut.
Ia menegaskan proses pencarian informasi masih berjalan bersama Satgas MBG Kota Serang.
Pihaknya juga belum dapat memastikan apakah dugaan yang beredar benar-benar terjadi dalam proses pengadaan bahan makanan MBG.
Apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan, kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Penelusuran itu dinilai penting karena dugaan mark up harga menyangkut pengelolaan anggaran program pemerintah.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program yang mendapat perhatian besar publik karena menyasar anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas SPPG menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis untuk penerima manfaat di berbagai daerah.
Salah satu contoh pelaksanaan MBG terlihat di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Senin (2/2/2026), saat petugas menyiapkan paket kategori 3B untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
SPPG Kepulauan Riau mencatat sebanyak 41.369 penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilayani melalui program MBG yang tersebar di 133 kelurahan dan desa di wilayah tersebut.
Pelaksanaan program berskala luas seperti MBG membuat aspek pengawasan menjadi sangat penting di setiap titik rantai pasok.
Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga harga bahan, dokumen pembelian, distribusi, dan akuntabilitas anggaran.
Dugaan mark up harga roti di Kota Serang menjadi perhatian karena menyentuh langsung isu transparansi dan kepercayaan publik.
Publik menilai setiap dugaan penyimpangan sekecil apa pun perlu ditelusuri secara terbuka agar program tersebut tidak kehilangan legitimasi.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan.
Pemerintah menargetkan Program MBG dapat membantu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan kesehatan peserta didik, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Selain manfaat kesehatan, Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta penyedia bahan pangan lokal.
Rantai pasok kebutuhan makanan bergizi menjadi salah satu bagian penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, pengadaan bahan makanan untuk Program MBG perlu dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik manipulasi harga.
Setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam program tersebut harus dipastikan benar-benar sampai pada tujuan utama, yakni pemenuhan gizi penerima manfaat.
Dugaan mark up harga roti di Kota Serang kini masih berada dalam tahap penelusuran oleh pihak terkait.
Hingga kini, pengelola Program MBG di Kota Serang masih mencari tahu SPPG yang disebut dalam unggahan viral tersebut.
Belum ada keterangan resmi mengenai kebenaran dugaan mark up harga roti maupun pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
