Para akademisi dan narasumber dari organisasi pers nasional lainnya juga turut hadir, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan media. Mereka menilai Pasopati sebagai tonggak reformasi komunikasi publik yang menempatkan transparansi dan kolaborasi sebagai fondasi utama.
"Krisis informasi hanya bisa diredam jika pemerintah dan media berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa fakta," ujar salah satu akademisi.
Baca Juga:
Gubernur Banten Teken Surat Resmi Kesediaan Jadi Tuan Rumah HPN 2026
Refleksi dan Harapan
Usai kegiatan, Zarman Syah mengaku terkesan dengan keterbukaan jajaran pemasyarakatan yang mulai membangun paradigma baru dalam berkomunikasi. "Kini pemerintah tidak lagi menutup diri. Mereka belajar dari jurnalis dan akademisi tentang bagaimana membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan," ujarnya.
Ia menilai Pasopati sebagai angin segar dalam reformasi komunikasi publik di Indonesia. "Pedoman ini bukan sekadar protokol, tapi cermin perubahan budaya birokrasi menuju komunikasi yang lebih humanis, berbasis data, dan berlandaskan empati."
Baca Juga:
PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta
Kemenimipas berharap, penerapan Pasopati di seluruh unit pemasyarakatan akan memperkuat reputasi lembaga sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
"Krisis adalah ujian reputasi, dan reputasi hanya bisa dijaga dengan komunikasi yang jujur," pungkas Zarman.
[Redaktur: Alpredo]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
