“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Baca Juga:
Pendidikan Tak Bisa Sendiri: Rakor Hardiknas Muara Enim Bongkar Peran Masyarakat
Hal itu mencakup penguatan kapasitas dan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada ekosistem yang mendukung secara menyeluruh.
Dalam peran kelembagaan, Kurniasih menegaskan pentingnya fungsi DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga:
Kurniasih Serap Aspirasi Karang Taruna, Soroti Sulitnya Akses Kerja bagi Pemuda
Ia menilai bahwa fungsi pengawasan dan legislasi perlu terus diperkuat, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN agar benar-benar memberikan dampak nyata.
“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang telah berjalan, termasuk sistem zonasi, perlindungan anak di lingkungan sekolah, serta peningkatan kesejahteraan dan kepastian status bagi para guru, khususnya guru honorer yang masih menghadapi berbagai tantangan.
