WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menjelang dimulainya operasional Sekolah Rakyat pada pertengahan Juli 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa proses seleksi siswa harus bebas dari intervensi dan praktik kotor.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam rekrutmen agar cita-cita pendidikan berkeadilan dapat terwujud.
Baca Juga:
Hutan Mangrove di Kalangan Indah Tapteng Dirusak Pengusaha?
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat tidak boleh dipengaruhi oleh rekomendasi pejabat, apalagi praktik suap dan nepotisme.
"Masyarakat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat ini dengan catatan harus dilaksanakan benar-benar sesuai maksud dan tujuannya. Jangan sampai misalnya rekomendasi siswa itu titipan, apalagi hasil suap, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang telah melalui proses survei dan verifikasi sebelumnya.
Baca Juga:
Upacara Hari Bahayangkara ke-79 Polres Sibolga, Kapoldasu: Polri Dituntut Berbenah dan Bertransformasi
"Benar-benar berdasarkan data atau berbasis data, yang semuanya disurvei, dan setelah itu ditandatangani. Inilah perkembangan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Kriteria utama untuk calon siswa Sekolah Rakyat adalah masuk dalam kategori Desil 1 atau Desil 2 dalam DTSEN.
Desil 1 mencakup 10 persen keluarga termiskin, sementara Desil 2 mencakup 11 hingga 20 persen keluarga dengan kondisi ekonomi serupa.
