WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa program makan siang gratis untuk calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut dia, program prioritas pasangan calon Prabowo-Gibran tersebut bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.
Baca Juga:
Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong Buka Seminar dan Workshop Rakornas 2024
"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.
"Kemudian ada prioritas, tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dengan bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu," tambahnya.
Baca Juga:
Energi Surya Jadi Sumber Cahaya Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Tepian
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan saat ini pemerintah sudah memegang data para calon penerima program makan siang gratis Prabowo. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini karena masih dalam kajian.
"Angka ini masih di-exercise (dihitung) ... Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya," ungkap dia.
Di lain sisi, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan sasaran program ini adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia menyebut pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
