"Mengapa orang menggunakan USDT sejak awal, padahal Pakistan menerima remitansi dalam jumlah rekor melalui sistem perbankan dan transfer kini berlangsung sangat cepat? USD1 tidak akan menyelesaikan persoalan itu jika tetap melibatkan saluran perbankan," katanya.
Data Bank Sentral Pakistan menunjukkan remitansi resmi ke negara itu mencapai US$38,3 miliar atau sekitar Rp685,6 triliun pada tahun fiskal lalu, naik 27% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Baca Juga:
Elite Politik Iran Terguncang, Surat Rahasia Mojtaba Khamenei Bocor
Pada Mei saja, arus remitansi mencapai US$4,25 miliar atau sekitar Rp76,1 triliun, sementara bank sentral memperkirakan total remitansi tahun ini akan melampaui US$42 miliar atau sekitar Rp751,8 triliun.
Di sisi lain, Pakistan juga terus mempercepat pembangunan regulasi aset digital. Pemerintah telah membentuk Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) melalui Undang-Undang Aset Virtual yang disahkan pada Maret. Regulator baru itu bertugas menerbitkan lisensi bagi perusahaan kripto serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin.
Seorang eksekutif senior perbankan Pakistan yang enggan disebutkan namanya mengatakan MoU dengan WLF sejatinya hanya bersifat eksploratif.
Baca Juga:
Tiga Kapal Perang Pakistan Sandar di Tanjung Priok, Ini Tujuannya
"Perjanjian ini merupakan dialog teknis dan berbagi pengetahuan, tanpa komitmen untuk menerapkan stablecoin tertentu. Arsitektur regulasi jauh lebih penting daripada siapa mitra bisnisnya," ujarnya.
Meski manfaat ekonominya masih diperdebatkan, hubungan Pakistan dengan lingkaran Trump terlihat semakin erat. Setelah kerja sama kripto tersebut, Pakistan menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya meredakan ketegangan dengan India. Trump juga menerima Asim Munir di Gedung Putih, sementara Wakil Presiden AS JD Vance memuji peran Pakistan dalam membantu upaya mediasi antara Washington dan Teheran.
Khalil menilai rangkaian perkembangan itu menunjukkan bahwa kerja sama kripto lebih banyak berfungsi sebagai instrumen diplomasi ketimbang inovasi finansial. "Intinya, seluruh upaya ini merupakan pembayaran untuk mendapatkan akses," katanya.
