Di sisi lain, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch INI mengatakan bahwa tantangan geopolitik tidak bisa disikapi secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan lintas industri yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan moneter.
“Koordinasi antar-BUMN, pemerintah, dan instrumen fiskal harus berada dalam satu desain besar agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan di tengah tekanan global,” ujarnya.
Baca Juga:
Target 100 GW PLTS Dikejar, ALPERKLINAS: PLN Punya Posisi Strategis Integrasikan Sistem Energi
Ia turut menyoroti potensi tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dasar, sehingga diperlukan instrumen stabilisasi yang adaptif.
Menurutnya, pembentukan dana penyangga seperti Commodity Stabilization Fund dapat menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus melindungi sektor strategis.
Lebih jauh, Tohom memandang bahwa penguatan cadangan energi nasional, percepatan pembangunan kilang domestik, serta pengembangan mekanisme lindung nilai harus menjadi prioritas dalam jangka menengah.
Baca Juga:
Dukung WFH, ALPERKLINAS: Diskon Tambah Daya 50 Persen Jadi Momentum Adaptasi Konsumsi Listrik Rumah Tangga
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Indonesia tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak eksternal.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal bagaimana negara mengelola risiko, membaca peluang, dan mengonsolidasikan kekuatan ekonominya dalam satu arah kebijakan yang konsisten,” kata dia.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga mendukung pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN sebagai instrumen untuk mengukur ketahanan dan kesiapan menghadapi skenario krisis di masa depan.
