WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons kajian BUMN Research Group (BRG) LM FEB UI terkait dampak krisis geopolitik Selat Hormuz 2026 dengan mendorong penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas BUMN, khususnya di sektor energi, guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa dinamika geopolitik global harus dijawab dengan strategi terintegrasi yang mampu mengoptimalkan kekuatan portofolio BUMN secara kolektif.
Baca Juga:
Target 100 GW PLTS Dikejar, ALPERKLINAS: PLN Punya Posisi Strategis Integrasikan Sistem Energi
“Krisis energi global ini memperlihatkan bahwa kekuatan BUMN tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling menopang dalam satu orkestrasi kebijakan yang solid dan terarah,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai temuan BRG yang menunjukkan dampak asimetris terhadap BUMN menjadi sinyal penting bahwa pemerintah perlu mempercepat pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif di tingkat holding, termasuk melalui peran strategis Danantara dalam mengelola keseimbangan antar sektor.
Menurut Tohom, kondisi saat ini justru membuka ruang untuk membangun sistem natural hedge yang lebih matang, di mana BUMN sektor energi dan impor dapat ditopang oleh kinerja positif sektor komoditas ekspor seperti batu bara, mineral, dan kelapa sawit.
Baca Juga:
Dukung WFH, ALPERKLINAS: Diskon Tambah Daya 50 Persen Jadi Momentum Adaptasi Konsumsi Listrik Rumah Tangga
“Ini adalah momentum untuk membangun keseimbangan baru dalam pengelolaan aset negara, bukan hanya bertahan dari krisis, tetapi juga menciptakan daya ungkit ekonomi,” katanya.
Ia juga melihat tekanan terhadap BUMN seperti Pertamina dan PLN harus dijadikan pijakan untuk mempercepat transformasi struktural, mulai dari diversifikasi energi hingga penguatan manajemen risiko.
“Ketergantungan pada impor energi dan fluktuasi nilai tukar harus dikurangi secara sistematis melalui kebijakan yang berani dan terukur,” ucapnya.
Di sisi lain, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch INI mengatakan bahwa tantangan geopolitik tidak bisa disikapi secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan lintas industri yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan moneter.
“Koordinasi antar-BUMN, pemerintah, dan instrumen fiskal harus berada dalam satu desain besar agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan di tengah tekanan global,” ujarnya.
Ia turut menyoroti potensi tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dasar, sehingga diperlukan instrumen stabilisasi yang adaptif.
Menurutnya, pembentukan dana penyangga seperti Commodity Stabilization Fund dapat menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus melindungi sektor strategis.
Lebih jauh, Tohom memandang bahwa penguatan cadangan energi nasional, percepatan pembangunan kilang domestik, serta pengembangan mekanisme lindung nilai harus menjadi prioritas dalam jangka menengah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Indonesia tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak eksternal.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal bagaimana negara mengelola risiko, membaca peluang, dan mengonsolidasikan kekuatan ekonominya dalam satu arah kebijakan yang konsisten,” kata dia.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga mendukung pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN sebagai instrumen untuk mengukur ketahanan dan kesiapan menghadapi skenario krisis di masa depan.
Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis data, Tohom meyakini BUMN dapat bertransformasi menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
