WAHANANEWS.CO, Jakarta - Suara protes menggema dari para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Mereka kompak mendesak Kementerian Keuangan agar membatalkan rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 yang dinilai akan memukul keras roda pemerintahan daerah, terutama bagi provinsi dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Baca Juga:
Ini Sosok Pembunuh dan Perampok Mobil Pajero di Jambi
Dalam audiensi di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025), para kepala daerah itu menumpahkan keresahan mereka langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menuturkan, hampir semua daerah kini menghadapi tantangan serius akibat turunnya nilai TKD yang dikirim pusat.
“Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ujar Haris usai pertemuan.
Baca Juga:
Bobby Nasution dan Kepala Daerah Geruduk Kantor Kementerian Keuangan
Penurunan anggaran TKD 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam kesulitan menggaji pegawai hingga menjalankan program pembangunan.
Di Jambi, misalnya, alokasi TKD turun dari Rp 4,6 triliun menjadi hanya Rp 3,1 triliun, pemangkasan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga dana tunda salur.
“Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya,” tegas Haris.
