Nada serupa datang dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Ia menilai, kebijakan pemangkasan TKD sangat memberatkan kepala daerah baru yang tengah berjuang menepati janji kampanye dan membangun fondasi ekonomi daerah.
“Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga sejalan dengan astacita Bapak Presiden,” kata Anwar.
Baca Juga:
Ini Sosok Pembunuh dan Perampok Mobil Pajero di Jambi
Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun angkat bicara. Ia menyebut daerahnya terkena pemangkasan anggaran sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ucap Muzakir.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa TKD 2026 yang telah dipangkas kini hanya cukup untuk membiayai belanja rutin, sedangkan anggaran infrastruktur terpaksa dikorbankan.
Baca Juga:
Bobby Nasution dan Kepala Daerah Geruduk Kantor Kementerian Keuangan
“Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” ujarnya.
Sherly menyebut, daerahnya mengalami pemotongan DBH hingga 60 persen sehingga total TKD 2026 tinggal Rp 6,7 triliun dari sebelumnya Rp 10 triliun di 2025. Beberapa pemerintah kabupaten bahkan mengalami pemangkasan lebih ekstrem, mencapai 60 hingga 70 persen.
Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemerintah memangkas TKD 2026.
