WahanaNews.co, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan mengurus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal dibentuk pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memastikan Satgas PHK bakal dibentuk kabinetnya usai menerima usulan dari kalangan buruh.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, mendorong percepatan pembentukan Satgas di lapangan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengancam. Menurutnya, Satgas PHK dibutuhkan guna memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menjadi wadah pencarian solusi dan rekomendasi konkret kepada pemerintah.
Baca Juga:
KSPSI Nilai Saresehan Ekonomi Strategis, Respons Cerdas terhadap Tarif Resiprokal
“Satgas ini harus aktif di lapangan, mengawal dan mencari solusi atas dampak PHK yang timbul akibat tekanan global, seperti kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan Tarif Trump. Satgas harus bisa mencarikan alternatif pasar ekspor ke negara lain agar industri kita tetap bisa bertahan dan tumbuh,” ujar Arnod kepada WahanaNews.co, Kamis (24/04/2025) di Jakarta.
Selain isu PHK, Arnod juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas khusus untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM harus naik kelas, terbebas dari jerat rentenir, dan masuk ke dalam ekosistem digital yang lebih maju.
“UMKM bukan sekadar kerajinan tangan. Seharusnya koperasi sudah mampu memproduksi onderdil otomotif yang diekspor ke luar negeri. Ini bukti bahwa dengan teknologi dan ekosistem yang mendukung, UMKM bisa menjelma menjadi kekuatan ekonomi nasional, home industri kerajinan hingga melahirkan enterpreunership muda,” tegas Arnod yang juga Anggota Lembaga Kerjsama Tripartit Nasional.
Baca Juga:
Arnod Sihite Resmi Menutup Konferda KSPSI Jateng, Titip Harapan Besar untuk Pengurus Baru
Lebih lanjut, Arnod Sihite Ketua umum PPMI KSPSI menyoroti program makan bergizi gratis serta rencana peluncuran koperasi desa Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas yang memerlukan pendampingan dan pengawasan ketat dari Satgas. Ia menekankan, keberadaan Satgas sangat krusial agar program-program unggulan seperti yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa tepat sasaran.
Ket foto: Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/04/2025), oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierlil, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Ketua Umum KSPSI. [WahanaNews.co/Ist]
“Satgas akan berperan sebagai katalisator utama pertumbuhan ekonomi desa berbasis kerakyatan. Dengan pendampingan yang tepat, program-program ini tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa,” tutup Arnod.
Pemerintah telah mengalokasikan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Terkait hal tersebut, para buruh menyampaikan harapannya terkait alokasi rumah subsidi tersebut.
Arnod berharap pemerintah memperhatikan dua hal penting dalam pembangunan rumah subsidi. Pertama, terkait dengan lokasi rumah. Kedua, berkaitan dengan minat masyarakat terhadap rumah subsidi.
"Saya juga berharap ada pembentukan Satgas Rumah Subsidi untuk buruh, yang bertugas memastikan pembangunan rumah subsidi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan buruh dan lokasi yang strategis. Lokasi rumah sangat penting, dan idealnya berada di sekitar tempat kerja para buruh," ujarnya.
Dengan dorongan pembentukan berbagai Satgas strategis, Arnod Sihite berharap Asta Cita Indonesi, visi besar pembangunan nasional dapat terakselerasi secara maksimal demi Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.
Sebelumnya, dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025) kemarin, Prabowo menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas PHK dengan segera.
Dia meminta Satgas PHK nantinya akan memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada. Para korban PHK di tanah air akan mendapatkan bantuan agar bisa bekerja dan mengembangkan diri lewat Satgas PHK.
"Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja," beber Prabowo di depan pelaku ekonomi, termasuk beberapa serikat buruh besar di Indonesia.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
