WahanaNews.co |
Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid,
menegaskan, posisi Kadin tidak di bawah pemerintah.
Ia membantah anggapan yang
menyebut Kadin dekat ke pemerintah, sehingga sering mendapat kritik.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya Bakrie Pimpin Kadin 2024-2029
"Sebagai partner, mitra.
Mitra itu bukan berarti kita mengikuti. It"s
equal standing dan perlu trust,"
kata Arsjad, dalam acara bertajuk Ngobrol
Seru, beberapa waktu lalu.
Arsjad menegaskan, Kadin akan
selalu memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah, dengan tujuan
menyejahterakan industri.
"Asal tidak ada
kepentingan tertentu dan kita bicara industri, pemerintah akan open to any discussion," katanya.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid dan Anindya Bersatu, Kadin Siap Gelar Munas Usai Pelantikan Presiden
Presiden Direktur PT Indika
Energy Tbk ini membayangkan, nantinya Kadin akan memiliki struktur seperti
pemerintah.
Misalnya, memiliki Menteri
Keuangan dan Dirjen Bea Cukai sendiri.
Harapannya, struktur tersebut
dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada pengusaha.
"Kita akan mengikuti policy dari Kementerian Keuangan. Apakah
itu perpajakan, bea cukai, kita juga ingin ada dirjen pajak, kita juga ada
dirjen pajak, seperti minor
kabinet," paparnya.
Selain posisi Kadin dengan
pemerintah, Arsjad juga mengilustrasikan bahwa Kadin adalah sebuah perusahaan
yang dimiliki semua pengusaha Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) seperti tukang bakso.
"Kadin jadi wadah
seluruh pengusaha yang ada. Selain pengusaha besar, kita tidak boleh lupakan
pengusaha UMKM, misal tukang bakso, mereka pengusaha bakso yang mikro. Kalau
gerobaknya banyak, itu pengusaha kecil tinggal naik kelas," ujarnya. [dhn]
