WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan membahas mengenai tingginya alokasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan dana bansos sebesar Rp493,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp20,5 triliun dibandingkan tahun 2023.
Baca Juga:
Jelang Putusan MK, Hotman Paris Tantang Rocky Gerung Duel di Ring Tinju
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemberian bansos dilakukan sebagai respons pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat penyerap guncangan untuk melindungi masyarakat dari risiko perlambatan ekonomi global dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Bantuan sosial, menurutnya, merupakan salah satu intervensi APBN yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakstabilan harga komoditas bahan pokok yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan memberikan bansos tidak diambil sendiri oleh pemerintah, melainkan melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga:
Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Banjir Bansos Jelang Pilpres 2024
"Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Ia mengatakan mengatakan intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos.
Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.