Di sisi lain, ekonom memperingatkan BI agar serius memastikan keamanan data nasabah sebelum Payment ID benar-benar dijalankan.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menyebut tanpa jaminan keamanan, masyarakat awam akan semakin curiga terhadap sistem ini.
Baca Juga:
SAL Tersisa Rp120 Triliun, Ekonom Sebut Kondisi Fiskal RI “Rapuh”
"Sistem keuangan kan sudah terintegrasi. Problemnya kan yang pertama ke masyarakat awam, jadi kalau gak diperbaiki akan muncul kecurigaan," jelas Eko.
Senada, pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai Payment ID berbasis NIK memang menjanjikan efektivitas pengawasan keuangan, tetapi berbahaya jika tanpa regulasi dan pengawasan independen.
"Bayangkan, jika data transaksi bisa diakses sembarang pejabat atau dijual ke perusahaan asuransi tanpa persetujuan, atau bahkan digunakan untuk menekan kelompok tertentu dalam kontestasi politik," ujarnya.
Baca Juga:
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat dan Perbankan Layani Kebutuhan Uang Tunai Saat Ramadan dan Idulfitri
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
