WahanaNews.co, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$396,4 miliar atau setara Rp6.090 triliun (asumsi kurs Rp15.365 per dolar AS) pada Juli 2023.
Angka itu tumbuh 0,9 persen dibandingkan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai US$396,3 miliar. Lajunya melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 persen
Baca Juga:
Capaian Kolaborasi Kendalikan Inflasi Pangan di Papua Barat Daya Tahun 2024, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Gelar Torang Locavore
"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Jumat (15/09/23).
ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 US$193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya, 5,8 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5 persen (yoy) dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Baca Juga:
Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Tersisa USD395,1 Miliar
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.
Sementara, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
