WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah melalui BP BUMN dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam membangun tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, pembenahan ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan ferro alloys merupakan bagian penting dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
“Langkah ini harus dilihat sebagai reformasi tata kelola ekonomi nasional. Negara tidak boleh lagi kehilangan potensi penerimaan hanya karena praktik under invoicing, transfer pricing, atau pencatatan ekspor yang tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya,” ujar Tohom, Senin (8/6/2026).
Menurut Tohom, pembentukan dan penguatan peran PT DSI menjadi momentum penting untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dengan disiplin, terbuka, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia menilai, selama ini sektor sumber daya alam memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional, tetapi masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek pencatatan, transparansi transaksi, dan optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga:
Bupati Muara Enim Edison Terseret OTT KPK, Dugaan Duit Proyek Pendidikan Mulai Terbongkar
“Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang luar biasa. Namun kebesaran itu harus diikuti tata kelola yang kuat, karena tanpa sistem yang transparan, nilai ekonomi yang seharusnya kembali kepada bangsa bisa bocor di tengah jalan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria memastikan PT DSI akan berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh bangsa Indonesia.
Dony mengatakan, PT DSI akan memastikan praktik transfer pricing dan under invoicing tidak terjadi pada ekspor sumber daya alam strategis, terutama batu bara, CPO, dan ferro alloys.
