BP BUMN juga tengah mengembangkan sistem digital untuk memastikan seluruh transaksi ekspor sumber daya alam dapat berjalan secara wajar dan transparan.
Tohom menilai, digitalisasi sistem ekspor SDA merupakan langkah visioner karena mampu menutup ruang abu-abu dalam transaksi perdagangan komoditas strategis.
Baca Juga:
Dugaan Penganiayaan di Soban Dairi, Polisi Wawancara Saksi
“Digitalisasi ini sangat penting. Dengan sistem yang kuat, negara bisa melihat data secara lebih utuh, pelaku usaha yang patuh mendapat kepastian, sementara praktik yang merugikan negara bisa dicegah sejak awal,” ucapnya.
Menurut Tohom, kehadiran sistem digital juga dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, karena seluruh pelaku usaha ditempatkan dalam standar kepatuhan yang sama.
Ia mengatakan, pengusaha yang menjalankan ekspor secara benar justru akan memperoleh manfaat dari sistem yang transparan karena persaingan menjadi lebih adil.
Baca Juga:
Diduga Gunakan Surat Palsu untuk Provokasi Warga, Mantan Terpidana Dilapor Ke Poldasu
“Transparansi bukan ancaman bagi dunia usaha. Justru transparansi adalah perlindungan bagi pengusaha yang taat aturan, investor yang jujur, dan rakyat yang berhak menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam nasional,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembenahan tata kelola SDA harus dilihat dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih luas, termasuk pemerataan ekonomi antardaerah dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam harus merasakan nilai tambah yang lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
