“PTBA silakan kalau itu positif,” ucapnya singkat.
Namun di balik peluang itu, terdapat pula peringatan tegas dari pemerintah kepada para pelaku usaha tambang.
Baca Juga:
PLN dan ESDM Terangi Papua, 280 Ribu Rumah Ditargetkan Nikmati Listrik
Menteri ESDM mengingatkan bahwa perusahaan yang sebelumnya memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan kini telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), harus menunaikan kewajibannya dalam hal hilirisasi.
Peringatan ini terutama mengarah pada lambatnya progres proyek gasifikasi batu bara menjadi DME yang sedianya digarap oleh PTBA.
Padahal, proyek ini digadang-gadang menjadi substitusi penting bagi penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) di Indonesia.
Baca Juga:
Ini 18 Proyek Hilirisasi Era Presiden Prabowo Rp618 Triliun, Ada Industri Besi Baja di Kabupaten Sarmi Papua Senilai Investasi Rp19 Triliun
Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelumnya, Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan menyinggung lambannya realisasi proyek tersebut.
“Dulu waktu saya jadi Menteri Investasi sudah pernah kita dorong ini DME di PTBA, ada PTBA di sini? Tapi waktu itu katanya masih auauaua, begitu,” ujar Bahlil di hadapan peserta Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Bahlil menegaskan bahwa keberlanjutan IUPK sangat bergantung pada keseriusan perusahaan menjalankan kewajiban hilirisasi.
