WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala daerah dituntut mampu memutar roda ekonomi dengan kreativitas dan keberanian menarik investasi, bukan sekadar menunggu aliran dana dari pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) saat Rakerkornas ke-XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Baca Juga:
Jusuf Kalla Temui Presiden Prabowo di Istana Negara
Pernyataan JK bermula ketika Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga di tengah keterbatasan keuangan daerah dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut JK, kualitas kepemimpinan kepala daerah justru diuji ketika perekonomian menghadapi tekanan global dan kemampuan transfer keuangan pemerintah pusat mengalami keterbatasan.
Ia menilai kepala daerah harus membangun sinergi dengan pengusaha, investor, parlemen, serta berbagai pemangku kepentingan agar aktivitas ekonomi di daerah tetap bergerak.
Baca Juga:
Grace Natalie Tersandung Kasus Video JK, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum
"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," kata JK, Senin (3/8/2026).
JK menilai kepala daerah idealnya memiliki visi untuk membangun dan memperbesar perekonomian wilayah, bukan sebatas mengelola anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Kemampuan mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang sehat menurutnya menjadi bagian penting untuk meningkatkan perputaran uang di tengah masyarakat.
"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN, dan APBD daerah," tandas JK.
Untuk menggambarkan pentingnya kreativitas dalam memimpin daerah, JK kemudian mengangkat kiprah Wali Kota Makassar ke-12 HM Daeng Patompo yang memimpin pada periode 1965 hingga 1978.
Menurut JK, Daeng Patompo pada masanya memberikan berbagai kemudahan kepada dunia usaha sehingga aktivitas perekonomian Makassar dapat berkembang.
"Dia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya," jelas JK.
Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan pembangunan berbagai infrastruktur ekonomi serta pemberian ruang kepada sektor swasta untuk mengembangkan kawasan perumahan.
"Dia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha membangun komplek perumahan, yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh," lanjutnya.
JK memiliki pengalaman langsung menyaksikan perkembangan Makassar pada masa kepemimpinan Daeng Patompo karena saat itu dirinya masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Pada periode yang sama, JK mulai mendapat amanah dari ayahnya, Hadji Kalla, untuk meneruskan usaha keluarga yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, serta sektor penunjang pangan.
JK menjelaskan luas wilayah Makassar ketika Daeng Patompo mulai memimpin baru sekitar 21 kilometer persegi sehingga ruang pengembangan kota sangat terbatas.
Kondisi tersebut mendorong Daeng Patompo melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Ahmad Rivai dan Ahmad Lamo untuk memperluas wilayah Makassar.
Upaya itu kemudian membuat wilayah Makassar berkembang menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi.
Perluasan wilayah tersebut mencakup sebagian wilayah Gowa di bagian selatan, Maros di sebelah timur, serta Pangkep pada kawasan kepulauan dan tenggara.
Selain melakukan perluasan wilayah, Daeng Patompo membawa visi pembangunan dengan jargon pemberantasan 3K yang merujuk pada kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.
Ia juga mempunyai cita-cita menjadikan Makassar sebagai kota lima dimensi yang mencakup kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.
Untuk mendukung visi tersebut, Daeng Patompo membuka peluang investasi dengan memberikan kemudahan regulasi, termasuk dalam proses perizinan usaha dan pembangunan.
JK mengungkapkan pembangunan Makassar pada periode tersebut bahkan turut memperoleh pembiayaan dari kebijakan legalisasi judi lotto atau lotre totalisator.
Kebijakan itu pada masanya menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh agama dan budayawan.
Meski menuai kontroversi, JK menyebut kebijakan tersebut ikut mendorong pendapatan asli daerah hingga meningkat sekitar lima kali lipat.
Penerimaan yang diperoleh dari lotto bersama pajak hotel dan restoran selanjutnya digunakan pemerintah kota untuk membangun berbagai fasilitas publik.
Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapatkan pembiayaan dari penerimaan tersebut melalui pembangunan sejumlah sekolah dasar.
Beberapa fasilitas pendidikan yang dibangun antara lain SD Teladan Bawakaraeng, SD Teladan Pongtiku, SD Teladan Ujung Tanah, SD Teladan Sudirman, serta sejumlah sekolah lainnya.
Pengalaman kepemimpinan Daeng Patompo tersebut digunakan JK untuk menggambarkan bahwa keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat kepala daerah berhenti mencari terobosan untuk menggerakkan perekonomian.
Menurutnya, kepala daerah perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan dunia usaha tumbuh sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat melampaui ketergantungan terhadap APBN maupun APBD.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
