WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah melalui Danantara yang mulai masuk sebagai pemegang saham dalam ekosistem aplikator ojek online (ojol).
Langkah ini dinilai sebagai strategi penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital sekaligus menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan pengemudi, perusahaan, dan konsumen.
Baca Juga:
Dorong Integrasi Sistem dan Standarisasi Perusahaan BUMN Sektor Logistik, MARTABAT Prabowo-Gibran: Harus Terpadu dan Efisien
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa masuknya Danantara membuka ruang bagi negara untuk hadir secara lebih aktif dalam mengatur industri strategis berbasis teknologi.
“Ini bukan hanya soal kepemilikan saham, tetapi bagaimana negara memiliki instrumen untuk memastikan keadilan ekonomi di sektor digital yang selama ini sangat kompetitif dan cenderung tidak stabil,” ujar Tohom, Minggu (3/5/2026).
Ia menilai wacana Golden Share menjadi terobosan penting karena memberikan hak kendali strategis tanpa harus menjadi pemegang saham mayoritas.
Baca Juga:
Reformasi BUMN Lewat Danantara, MARTABAT Prabowo-Gibran: Rekrut Profesional Kunci Cegah Korupsi
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan tarif, komisi, hingga perlindungan mitra pengemudi tanpa mengganggu fleksibilitas bisnis perusahaan.
Menurut Tohom, potensi merger antara GOTO dan Grab harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya soal dominasi pasar.
“Jika dikelola dengan benar, konsolidasi ini justru bisa menciptakan efisiensi, mengakhiri praktik bakar uang, dan menghadirkan platform nasional yang kuat serta berkelanjutan,” katanya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa potensi penguasaan hingga 91% pasar harus diimbangi dengan regulasi yang ketat agar tidak merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Ia berpandangan bahwa peran negara melalui Danantara dan Golden Share akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa langkah pemerintah merupakan bagian dari desain besar penguatan ekonomi nasional berbasis digital yang terintegrasi.
Ia melihat pendekatan ini sebagai fondasi menuju ekosistem ekonomi modern yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi manfaat.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan penurunan komisi menjadi 8% merupakan sinyal kuat keberpihakan pemerintah kepada pengemudi sebagai pelaku utama di lapangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli, kesejahteraan, serta stabilitas sosial dalam jangka panjang.
Dalam pandangan MARTABAT Prabowo-Gibran, keberanian pemerintah untuk masuk langsung ke sektor strategis seperti transportasi digital mencerminkan arah kepemimpinan yang progresif dan adaptif terhadap dinamika global.
Langkah ini dinilai akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital kawasan sekaligus menjaga kepentingan nasional di tengah dominasi platform global.
Sebelumnya, Indonesia Strategic & Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti masuknya Danantara sebagai pemegang saham aplikator ojol yang berpotensi menjadi jembatan merger antara GOTO dan Grab.
Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah telah memiliki saham dalam bisnis transportasi digital dan mendorong penurunan komisi aplikator dari 20% menjadi 8% guna meningkatkan kesejahteraan pengemudi.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
