WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta para Wakil Menteri Keuangan dan jajarannya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 yang beragendakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (19/8) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya diwakili oleh juru bicara masing-masing.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Fraksi-fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin jalannya rapat paripurna.
Baca Juga:
Pembahasan RUU P2APBN 2024 Berlanjut, Menkeu Apresiasi Seluruh Fraksi di Badan Anggaran DPR
Dalam rapat paripurna tersebut, 8 (delapan) Fraksi menyampaikan pandangan umumnya atas RUU APBN 2026. Pandangan umum setiap fraksi disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi sebagai berikut: Rio A. J. Dondokambey (F-PDI Perjuangan); Hamka B. Kady, M.S. (F-Golkar); Danang W. S. (F-Gerindra); Ratih Megasari Singkarru (F-NasDem); Ratna Juwita Sari (F-PKB); Amin (F-PKS); Ahmad Rizki Sadig (F-PAN); dan Andi Muzakkir Aqil (F-Demokrat).
Selanjutnya, menurut Adies Kadir berdasarkan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-fraksi DPR pada tanggal 26 Mei 2025, tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya ini akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR Selasa 26 Agustus 2025.
Pemerintah menghargai dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pemandangan umum, dukungan dan masukan yang membangun yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ini merupakan RUU APBN pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Sinergi baik antara Pemerintah dan DPR RI menjadi kunci penting agar APBN menjadi instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga:
Menkeu Beberkan Postur RAPBN 2026
Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Kamis (21/8).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
