WahanaNews.co | Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan pihaknya menggaji petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 hingga Rp 4 juta per bulan. Petugas sensus mencapai 196 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Petugas lapangan nanti akan dikontrak sebulan hingga dua bulan berdasarkan beban kerja. Gaji mereka sekitar Rp 3 sampai Rp 4 juta berdasarkan biaya hidup daerah mereka bertugas," katanya usai Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga:
Kapolres Tapteng Dukung Sensus Pertanian 2023
Petugas yang akan melakukan pengumpulan dan pencacahan data di lapangan selama 1 Juni hingga 30 Juli 2023 juga akan diberikan jaminan keamanan dan kesehatan, antara lain dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk bisa berkolaborasi mengamankan jalannya Sensus Pertanian 2023. Kita juga mengikuti rekomendasi pengamanan aparat penegak hukum," katanya.
Adapun total anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan Sensus Pertanian 2023 mencapai Rp 3 triliun. Ini akan digunakan untuk 514 satuan kerja BPS yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Sensus Pertanian 2023, Apa Dampak ke Pelaku Usaha Pertanian?
Adapun Sensus Pertanian 2023 diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan amanat FAO bahwa sensus pertanian perlu dilakukan setiap negara minimal 10 tahun sekali.
Pada tahun ini, Indonesia akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023 bersamaan dengan 17 negara lain.
Sensus Pertanian 2023 bertujuan untuk menghasilkan data pertanian yang antara lain berkaitan dengan jumlah petani di seluruh Indonesia, struktur usaha tani, jumlah petani milenial, dan kondisi urban farming.
"Responden Sensus Pertanian 2023 adalah seluruh petani di Indonesia, tapi petani ini dibagi menjadi petani rumah tangga atau petani biasa, perusahaan tani, serta penyedia jasa pertanian,"katanya.
Sensus Pertanian 2023 mencakup tujuh subsektor pertanian yakni tanaman pangan, kehutanan, hortikultura, perikanan, kelautan, perikanan, dan perkebunan dengan hasil data yang dapat mulai digunakan pada 2024.
"Data dipastikan tidak bertabrakan dengan kementerian dan lembaga lain karena kami berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga sejak perencanaan. Sensus Pertanian 2023 juga diharapkan mampu menghasilkan satu data pertanian," imbuhnya.
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data nasional dan internasional, yang mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO).
Hal itu sekaligus menjadi salah satu kebaruan yang dimiliki oleh Sensus Pertanian 2023 dibandingkan sensus pertanian yang dilaksanakan sebelumnya.
"Untuk menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat, BPS telah melakukan sejumlah langkah pembaharuan untuk Sensus Pertanian 2023," kata Atqo dalam Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
di Indonesia sejak sensus pertanian pertama dilaksanakan pada 1973. Sensus Pertanian 2023 juga tidak hanya dilakukan dengan metode konvensional dimana petugas yang mengunjungi responden secara door to door melakukan pengumpulan data hanya dengan kertas dan pensil, tapi juga dengan menggunakan gadget.
"Metode lain yang digunakan adalah Kewi dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian (data) secara mandiri," katanya.
Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat menghasilkan data terkait topik strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan pendapatan pertanian sebagai proxy kesejahteraan petani. [eta]
