WahanaNews.co | Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wicke Widyawati meninjau langsung ketersedian LPG subsidi 3 Kg di Bali. PT Pertamina (Persero) terus lakukan pemantauan distribusi LPG ke masyarakat.
Nicke Widyawati bahkan turun langsung ke lapangan untuk meninjau ketersediaan LPG 3 Kg. Pada kesempatan ini Nicke didampingi langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Siapkan Pasokan Fakultatif Hingga 9 Juta Tabung LPG 3 Kg
Peninjauan ini digelar untuk memonitor ketersediaan LPG Subsidi langsung di lapangan.
Sebelumnya, Nicke juga monitoring seluruh pasokan LPG subsidi melalui command center Pertamina.
Nicke bersama Nyoman mengunjungi Pangkalan LPG 3 Kg I Kadek Sudarma dan Pangkalan LPG 3 Kg I Made Budhiarta di kawasan Sukawati, Gianyar, serta Pangkalan LPG 3Kg Usaha Dagang, Denpasar.
Baca Juga:
100 Hari Kerja: Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategi
Dalam kunjungan ini Nicke berpesan kepada para penjaga pangkalan agar tidak khawatir karena pasokan aman, dan akan ada terus pengiriman.
"Pasokan aman, jadi jangan khawatir, seperti hari ini memang sudah ada jadwal pengiriman," kata Nicke.
Seiring dengan jumlah konsumsi yang meningkat, Nicke menyampaikan akan terus berupaya menambah pasokan salah satunya melalui operasi pasar.
Namun, Nicke mengatakan tetap perlu digaris bawahi bahwa yang berhak untuk menikmati LPG 3 Kg adalah masyarakat kurang mampu.
“Seperti tertulis di tabung, hanya untuk masyarakat miskin," ungkap Nicke.
"Sehingga bagi yang di luar itu harus membeli LPG Non Subsidi."
"Kuota LPG Non Subsidi juga akan kita tambah sehingga tidak semua lari ke LPG 3 Kg, karena 96 persen saat ini konsumen menggunakan LPG 3 Kg," sambungnya.
Lebih lanjut, Nicke menegaskan, saat ini pihaknya terus mendorong pendaftaran pembeli LPG 3Kg menggunakan KTP, supaya pemerintah memiliki data kepada siapa LPG subsidi tersalurkan.
"Yang kita jaga adalah ketersediaan jangan sampai langka, namun juga soal harga," ujarnya.
"Di setiap daerah sudah ditentukan HET-nya (Harga Eceran Tertinggi), bagi yang melanggar kita akan berikan tindakan tegas kita tidak akan kasih supply lagi," pungkasnya. Demikian dilansir dari laman bumngoid, Minggu (30/7). [jp/jup]
